The Amateur's Scattered Writings

Minggu, 16 Februari 2020

Virus Corona: Misinformasi dan Peran Media


Ilustration: Men are wearing masks (prweek.com)

Seminggu yang lalu, World Health Organization (WHO) telah menyatakan wabah Virus Corona sudah mencapai status darurat global atau Public Health Emergency of International Concern. Virus Corona sudah menyebar dengan cepat di 16 negara sejak 31 Desember 2019 muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Hingga 10 Februari 2020, tercatat lebih dari 40.553 kasus positif terinfeksi dan setidaknya 910 orang meninggal akibat virus ini di seluruh dunia. Kala virus ini merebak, saat itu pula media sosial mulai ramai membicarakan topik ini.
Di era digital seperti sekarang, kebanyakan dari kita mudah diterpa banjir misinformasi. Krisis informasi seperti ini diperburuk oleh media sosial. Situasi yang melibatkan kepanikan dan ketakutan masyarakat, membuat informasi yang salah dapat dengan cepat menyebar di berbagai negara. Misinformasi, tak ubahnya Virus Corona sendiri, sama-sama mewabah.
Poynter, lembaga studi jurnalisme, mendapati klaim bahwa paten virus sudah dibuat beberapa tahun yang lalu. Tapi, klaim ini dibantah dan dikonfirmasi oleh LeadStories, Fact-Check.org, dan Politifact bahwa tidak ada vaksin untuk obati virus ini dan hoaks lainnya soal paten jenis Virus Corona sebelumnya.
Selain itu, pada Januari lalu, beredar klaim bahwa berkumur dengan larutan air garam (saline water) dapat melindungi diri dari infeksi Virus Corona. Klaim ini didasarkan pada kutipan ucapan Zhong Nanshan, seorang pakar pernapasan Tiongkok. Postingan dimulai dengan: “Ini dikirim oleh Wuhan Union Hospital” dan diakhiri dengan: “Metode ini sederhana, efektif dan mudah. Kuncinya adalah konsisten.”
Namun, menurut rumah sakit pertama yang terafiliasi dengan Guangzhou Medical University, tempat tim medis Zhong berada, mengatakan klaim-klaim serupa tidak akurat. Informasi yang salah ini dikonfirmasi oleh AFP yang sudah melakukan fact-check.
Salah satu postingan di Facebook yang dibagikan lebih dari 500 kali berisi klaim adanya vaksin untuk bentuk baru dari virus corona. Padahal menurut Politifact, mengutip sarjana senior Johns Hopkins Center for Health Security Amesh Adalja, keberadaan vaksin tersebut tidaklah benar.
Dalam situasi seperti ini juga selalu menyisakan ruang  akan munculnya teori konspirasi. Virus Corona disebut sebagai sebuah senjata biologis Tiongkok yang bocor dari Wuhan National Biosafety Laboratory. Ini ditayangkan dalam saluran TV Rusia yang mencoba menghubungkan gambar lama laboratorium biosecurity dengan “informasi” bahwa yang menyebarkan Virus Corona di Asia adalah Amerika Serikat lewat lab miliknya. Teori ini tentu menyesatkan dan Myth Detector melabeli tayangan itu sebagai “false connection”.
Rusia bukan satu-satunya yang menayangkan teori konspirasi di TV. Kompas TV, salah satu saluran TV swasta di Indonesia ditemukan membicarakan topik ini dalam Sapa Indonesia Malam dengan judul “Virus Corona,Bentuk Senjata Biologis Tiongkok untuk Perang?”
Ada pula foto yang ramai dari sebuah postingan Facebook memperlihatkan banyak orang terbaring di jalan. Pengguna akun tersebut menyebut itu foto satelit di Cina menggambarkan korban Virus Corona dan mengaitkannya dengan azab. Kenyataannya, foto tersebut merupakan foto yangdiambil saat banyak orang berpartisipasi dalam proyek kesenian di Frankfurt,Jerman memperingati korban kamp pemusatan Katzbach.
Misinformasi lainnya yang beredar di Indonesia adalah pasien yang diduga terinfeksi dikabarkan meninggal. Terkait perang misinformasi ini, Kominfo pada 3 Februari menyebut sudah ada 54 hoaks yang beredar di media sosial dan aplikasi pengiriman pesan.

Pemberitaan di Media
Bicara Virus Corona yang mewabah tak lepas dari pemberitaan di media. Alih-alih memberi informasi yang akurat dan fokus pada isu tersebut, beberapa media justru memilih untuk membuat headline sensasional. Di Perancis, koran regional CourrierPicard menulis “Alerte Jaune” (Yellow Alert) dan”Le pĂ©ril jaune?” (Yellow peril?)sebagai headline. Kuning sendiri mengacu pada warna kulit kebanyakan orang Asia. Setelah menuai kritik di media sosial, pihak Courrier Picard  meminta maaf dan berdalih tidak bermaksud untuk stereotip pada orang Asia.
Pada kasus lainnya, koran di Denmark Jyllands-Posten mengganti ilustrasi simbol bintang berwarnakuning bendera Tiongkok dengan simbol representasi virus. Majalah Der Spiegel di Jerman membuat headline “Made in China. Whenglobalization becomes a deadline danger” dengan foto laki-laki memakai masker sebagai latarnya. Hal serupa juga terjadi di Australia. Dua koran besar Herald Sun di Melbourne dengan “Chinese Virus Pandamonium” dan The Daily Telegraph di Sydney dengan “China kids stay home” sebagai headine.
Penggunaan kalimat-kalimat tersebut menjadi headline di media menyebarkan ketakutan dan memicu diskriminasi. Status darurat kesehatan global rawan disalahpahami karena kepanikan yang disebabkan headline di media. Media seharusnya jadi salah satu sumber informasi yang dapat publik percaya, namun sebaliknya laporan jurnalistik bisa berubah jadi bahan bakar kecemasan publik akibat liputan yang dilebih-lebihkan.
Data dari LexisNexis di salah satu artikel Time menunjukkan perbandingan bagaimana media cetakberbahasa Inggris meliput isu penyakit yang mewabah yaitu antara kasus Ebola di Republik Demokratik Congo dengan Virus Corona selama sebulan. Hasilnya, ada 41.000 artikel berita media cetak yang menyebut “coronavirus” dan hampir 18.000 diantaranya ada di headline sepanjang Januari 2020. Sementara itu, hanya sekitar 700 headline yang menyebut “Ebola” selama Agustus 2018. Paul Levinson, seorang profesor komunikasi dan studi media Fordham University mengatakan bahwa hal ini disebabkan kasus virus yang baru dan semua orang cenderung lapar akan informasi.
Di artikel yang berbeda, akademisi senior dan asisten profesor Johns Hopkins Center for Health Security Tara Kirk Sell melihat adanya kemiripan arus misinformasi di kasus Ebola 2014 dan Virus Corona 2019.
Misinformasi yang disebarkan oleh media dan beredar di media sosial sangatlah berbahaya. Media sangat berpengaruh dan mempunyai peran penting untuk mengontrol kepanikan masyarakat di tengah wabah penyakit seperti ini. Lewat produk jurnalistik, sejatinya media mampu membuat ekosistem masyarakat yang melek di tengah banjir informasi. Media seharusnya berkontribusi membantu publik memahami wabah tersebut dan dampaknya pada kesehatan serta langkah pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat.

Rabu, 15 Januari 2020

Jalan Panjang Kisruh Natuna dan Histori Klaim Nine-Dash Line

Illustration: Indonesia-Tiongkok conflict in Natuna Sea (thejakartapost.com)

Hubungan Indonesia-Tiongkok kembali tegang pasca aktivitas kapal milik Tiongkok yang bolak balik masuk wilayah perairan Laut Natuna. Pada 10 Desember lalu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendapati kapal coast guard milik Tiongkok muncul di perbatasan namun dihadang dan berhasil diusir. Seperti dilansir dari Tempo.co, Direktur Operasi Laut Bakamla Nursyawal Embun menyebut kapal coast guard China masuk kembali di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Bakamla mencoba mengusir namun mereka menolak.

Terkait kejadian itu, Kepala Bakamla Laksamana Madya A Taufiqqurohman kepada Kompas.com, menyatakan sudah melaporkannya kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi agar diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Dikutip dari CNBC Indonesia, Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letnan Kolonel Laut (P) Fajar Tri Rohadi mengatakan pada 30 Desember 2019 KRI-KRI berpatroli di perbatasan ZEEI Laut Natuna Utara. Pihaknya mendapati china coast guard mengawal beberapa kapal nelayan negaranya sedang melakukan aktivitas perikanan.

Pemerintah RI lewat Kemenlu sudah melayangkan nota protes kepada Tiongkok dan mendesaknya agar patuh pada UNCLOS mengingat Tiongkok telah meratifikasi peraturan tersebut. Menurut Menlu, Tiongkok telah langgar ZEE Indonesia dan melakukan aktivitas Illegal, Unreported, and Unreported Fishing (IUUF).

North Natuna Sea and South China Sea (source: maritime-executive.com)

Kendati demikian, Tiongkok merasa pihaknya tidak melanggar apapun karena berpijak pada Sembilan Garis Putus-putus (Nine-Dash Line). "Saya perlu tekankan bahwa posisi China sesuai dengan aturan hukum internasional, termasuk UNCLOS. Apakah Indonesia menerima atau tidak, tidak akan mengubah kenyataan objektif bahwa China punya hak dan berkepentingan di wilayah perairan itu," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri China di Beijing, Kamis (2/1/2020) lalu, seperti dikutip dari Antara.

Menlu menyatakan klaim Nine-Dash Line bersifat unilateral, tidak sah dan tidak pernah diakui dalam UNCLOS 1982. Sebelumnya, klaim tersebut juga telah dimentahkan oleh keputusan South China Sea Tribunal pada 2016. "Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia. Bahwa klaim apapun, oleh pihak manapun, harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," tegas Menlu Retno Marsudi, dikutip dari mediaindonesia.com.

Tumpang Tindih Antarlembaga
Konflik di Laut Natuna menimbulkan berbagai respon di kalangan para menteri. Berbeda dengan Menlu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengimbau agar tenang. "Jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool (tenang) sikapi ini. Yang jelas, kedaulatan di atas segala-galanya. Yang penting, kita semua kompak di seluruh kementerian dan lembaga," ucapnya kepada CNN Indonesia.

Respons serupa juga terdengar dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. "Kita cool saja, kita santai," katanya pada Jumat (3/1/2020) seperti dikutip dari Kompas.com. Demikian pula dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah," ujar Luhut saat ditemui di kantornya kepada CNBC Indonesia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD mengatakan akan meningkatkan patroli di perairan Natuna, seperti dilansir dari CNN Indonesia. Namun Mahfud menyebut hal itu dilakukan bukan untuk berperang. "Kami sekali lagi enggak mau perang karena tidak ada konflik di situ (Natuna). Jadi untuk apa perang? Kami meningkatkan proporsionalitas patroli aja," ucap Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1).

Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan tak ada tawar-menawar mengenai hal ini. "Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna tentang Penetapan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Senin (6/1/2020), dikutip dari tempo.co.

Menanggapi itu semua, Evan A. Laksmana, peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai otoritas yang mengurusi soal perairan negara tumpang tindih. Menurut Evan, hal ini akan sulit tanpa adanya sinergitas antarlembaga.

"Such a strong commitment, however, should be a prelude to a wider push to overhaul Indonesia's maritime governance. It's time to end the overlapping authorities of a dozen agencies over our waters. The Maritime Security Agency (Bakamla) should be expanded and be the country's primary coast guard with the Navy providing occasional assistance. We cannot act on our voice without a single body," seperti tertulis di The Jakarta Post edisi 8 Januari 2020.

Tak hanya selisih pendapat menteri, namun kisruh Natuna ini juga bersinggungan dengan aturan-aturan antarlembaga terkait. Melansir dari kumparan.com, setidaknya ada 24 UU dan 2 PP yang tumpang tindih. Akibatnya, penanganan keamanan laut menjadi tidak jelas. Ada pun 7 lembaga yang berwenang tangani masalah laut yakni mulai dari Bakamla, KKP, hingga TNI AL.

Untuk sinkronkan lembaga-lembaga tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD berencana akan membuat Omnibus Law bidang keamanan laut seperti dilansir dari liputan6.com. Rencananya akan ada penambahan kewenangan Bakamla. Bersama Luhut, rumusan tersebut diharapkan akan memperkuat Bakamla sebagai coast guard.

Pengamat kelautan juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim berpendapat Bakamla bisa menjadi leading sector. "Sebetulnya dari visi kelembagaan, semua kementerian atau lembaga negara yang terkait dengan pengawasan dan pengamanan laut itu di bawah Bakamla. Tapi selama ini, mandat itu tidak dijalankan, karena ego sektoral masih tinggi. Apalagi masing-masing punya payung hukumnya dan anggaran sendiri," ucap Abdul Halim kepada VOA Indonesia, Selasa (7/1/2020).

Penunjukan Bakamla dalam hal ini berkaitan dengan pengamanan dan keselamatan pelayaran yang sudah jadi kewenangan Bakamla sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

Asal Mula Klaim Nine-Dash Line
Nine-Dash Line merupakan garis imajiner berbentuk huruf U yang menandai kepemilikan Tiongkok terhadap wilayah teritorial di Laut Cina Selatan. Liu Zhen dalam What's China's 'Nine-Dash Line' and Why has It Created So Much Tension in the South China Sea? berpendapat bahwa garis tersebut dipertahankan karena alasan historis walaupun menimbulkan selisih pendapat karena bersinggungan dengan batas wilayah negara-negara sekitarnya. Analisis lainnya datang dari Zachary Keck dalam China's "Nine-Dash Line" is Dangerous. Keberadaan garis putus-putus tersebut - yang mengklaim 90 persen perairan Laut Cina Selatan - merupakan upaya pertahanan kedaulatan atas pulau-pulau dan terumbu karang di sana.

Nine-Dash Line Claim (source: wsj.com)
Bill Hayton mencoba menggali soal Laut Cina Selatan secara historis dalam penelitiannya yang berjudul The Modern Origins of China's South China Sea Claims: Maps, Misunderstandings, and the Maritime Geobody pada 2018. Berdasarkan riset tersebut, klaim garis tersebut pertama kali diterbitkan oleh pemerintah Republik Tiongkok pada awal 1948. Diskusi penggambaran garis-garisnya dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Zheng Ziyue dan Fu Jiaojin merupakan ahli geografi yang dipekerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Tiongkok. Dua tokoh ini lah yang menggambar garis berbentuk huruf U versi pertama. Kemudian pada 25 September 1946, sketsa peta tersebut disajikan di pertemuan antar-departemen RRT.

The first version of the U-Shaped Line

Jika ditelisik lebih dalam, mereka menyalin garis yang telah ditarik oleh gurunya, seorang profesor Geografi, Bai Meichu. Ia telah menerbitkan New Atlas of China's Construction pada 1936. Di sana ia menyatakan klaim atas wilayah modern Tiongkok - yang menjadi sengketa di banyak area. Namun Bai tidak banyak mengetahui soal Laut Cina Selatan. Ia menarik garis merah di peta miliknya yang berdasarkan asumsinya, penuh dengan pulau-pulau - yang sebenarnya tidak ada (non-existent islands). Faktanya, itu semua merupakan underwater features.

Comparison of the 1918 map published by the London Company and the ToC 1948 map
Sketsa garis yang dibawa oleh Zheng dan Fu, murid Bai, yang kemudian sampai ke pemerintah RRT inilah yang menimbulkan banyak masalah di banyak wilayah, termasuk Indonesia. Penjelasan historikal menurut Bill Hayton ini yang dipegang sebagai dasar hukum teritorial perairan Tiongkok sampai saat ini.

Minggu, 12 Januari 2020

Perihal Hak Cipta dan Etik Jurnalistik

Illustration: Photojournalism Ethics (ethicaljournalismnetwork.com)

Jakarta - Hasil putusan sidang atas gugatan Jefri Tarigan terhadap redaksi Tribunnews akan ditetapkan pada Kamis (17/10) esok siang. Tribunnews diduga menggunakan foto milik Jefri tanpa izin. Dalam siaran pers Pewarta Foto Indonesia (PFI), kasus ini menyangkut pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Media Siber.

Tribunnews dalam beritanya ditengarai memuat foto Arya Permana, anak laki-laki asal Karawang, Jawa Barat, yang mengalami obesitas. Hal itu dinilai merugikan Jefri sebagai pemilik hak cipta. Sementara itu, pihak Tribunnews menilai gugatan tersebut tidak tepat. Melansir dari alinea.id, Tribunnews berdalih bahwa tuntutan itu seharusnya dilayangkan kepada Daily Mail.

"Kesalahan ada di Penggugat (Jefri Tarigan), seharusnya kalau mau menggugat, bukan menggugat kita, tetapi menggugat Dailymail," ucap kuasa hukum Tribunnews Deni Syahrial Simorangkir kepada alinea.id.

Terkait itu, pihaknya menyebut foto Arya Permana diambil dari berita yang diunggah Dailymail.co.uk pada 29 Juni 2016. Tribunnews mengklaim sudah mencantumkan sumber foto dari Daily Mail.

Jefri mengatakan keredaksian yang diwakili redaktur sudah meminta maaf, namun belum ada permintaan maaf secara resmi dari instansi. Ia menyayangkan hal itu. Kendati demikian, Jefri didampingi LBH Pers tetap yakin terhadap langkah hukum yang telah ditempuhnya sejak 2018 itu.

Kerap Terjadi Meski Dipayungi Hukum
Selain Jefri Tarigan, kasus pelanggaran hak cipta foto juga kerap dialami fotografer lain. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diduga menggunakan karya foto milik Khairullah Aka anggota Pewarta Foto Indonesia (PFI) Lampung.

Ada pula fotografer lepas Junaidi Hanafiah di Aceh yang melayangkan somasi terhadap Pemerintah Aceh. Fotonya digunakan dalam buku Kilas Balik Pembangunan Aceh Setelah MoU Helsinki, tanpa izin dan tidak membubuhkan caption Junaidi sebagai pemilik foto.

Beberapa instansi skala internasional pun tak luput dari kasus menyangkut hak cipta foto. Getty Images dan Agence France-Presse (AFP), misalnya. Agensi stok foto dan media berita internasional itu pernah digugat oleh wartawan foto Daniel Morel lantaran fotonya di Twitter digunakan tanpa izin. Saat itu Morel mengunggah foto-foto gempat Haiti. Dalam kasus ini, Morel dapat ganti rugi sebesar US$ 1,2 juta.

Tahun 2011 The Associated Press (AP) pernah menggugat seorang artis, Shepard Fairey. Saat itu hasil fotografi Mannie Garcia dari AP diduplikasi dalam bentuk lukisan untuk poster 'Hope' Barrack Obama yang kemudian dijual oleh Fairey.

Buzzfeed pada tahun 2013 juga sempat tersandung kasus serupa. Seorang fotografer menggugat Buzzfeed karena postingan fotonya di Flickr tahun 2009. Media tersebut terbukti melanggar hak cipta dan diminta membayar ganti rugi hingga mencapai US$ 3,6 juta.

Etik di Media dan Hak Jurnalisnya
Suatu karya jurnalistik seperti foto, bersinggungan dengan aturan mengenai hak cipta dan etika jurnalistik. Dilansir dari hukumonline.com, menurut Kabid Advokasi LBH Pers Gading Yonggar Ditya, beberapa media online memang cukup liat mengambil beberapa foto dari media sosial. Meski dilindungi, Gading mengatakan foto di media sosial tetap tidak bisa digunakan secara komersil tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.

Kepada alinea.id, peneliti lembaga pemantau media Remotivi Firman Imaduddin mengatakan kerja media daring yang dituntut serba cepat berpeluang besar mengabaikan hal-hal etis.

Hal ini berkaitan dengan etika media yang tertuang dalam Pedoman Media Siber yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Tepatnya pada poin 7 yang berbunyi: "Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalamnya terdapat Pasal 9 Ayat 3 yang berbunyi: Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan."

Dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 2014, ada dua hak yang dilindungi dalam aturan tersebut yakni hak ekonomi dan hak moral. Pasal 5 menyebut hak moral melekat abadi pada diri Pencipta. Sedangkan dalam pasal 59, perlindungan hak ekonomi (komersil) berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Menurut Ketua UPT Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Padjajaran Miranda Risang Ayu, hak cipta untuk segala karya jurnalistik dipegang oleh media tempat mereka bekerja. Namun, jurnalis berhak atas hak moral dengan mencantumkan nama di setiap karyanya.