The Amateur's Scattered Writings

Tampilkan postingan dengan label Terkini. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Terkini. Tampilkan semua postingan

Jalan Panjang Kisruh Natuna dan Histori Klaim Nine-Dash Line

Illustration: Indonesia-Tiongkok conflict in Natuna Sea (thejakartapost.com)

Hubungan Indonesia-Tiongkok kembali tegang pasca aktivitas kapal milik Tiongkok yang bolak balik masuk wilayah perairan Laut Natuna. Pada 10 Desember lalu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendapati kapal coast guard milik Tiongkok muncul di perbatasan namun dihadang dan berhasil diusir. Seperti dilansir dari Tempo.co, Direktur Operasi Laut Bakamla Nursyawal Embun menyebut kapal coast guard China masuk kembali di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Bakamla mencoba mengusir namun mereka menolak.

Terkait kejadian itu, Kepala Bakamla Laksamana Madya A Taufiqqurohman kepada Kompas.com, menyatakan sudah melaporkannya kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi agar diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Dikutip dari CNBC Indonesia, Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letnan Kolonel Laut (P) Fajar Tri Rohadi mengatakan pada 30 Desember 2019 KRI-KRI berpatroli di perbatasan ZEEI Laut Natuna Utara. Pihaknya mendapati china coast guard mengawal beberapa kapal nelayan negaranya sedang melakukan aktivitas perikanan.

Pemerintah RI lewat Kemenlu sudah melayangkan nota protes kepada Tiongkok dan mendesaknya agar patuh pada UNCLOS mengingat Tiongkok telah meratifikasi peraturan tersebut. Menurut Menlu, Tiongkok telah langgar ZEE Indonesia dan melakukan aktivitas Illegal, Unreported, and Unreported Fishing (IUUF).

North Natuna Sea and South China Sea (source: maritime-executive.com)

Kendati demikian, Tiongkok merasa pihaknya tidak melanggar apapun karena berpijak pada Sembilan Garis Putus-putus (Nine-Dash Line). "Saya perlu tekankan bahwa posisi China sesuai dengan aturan hukum internasional, termasuk UNCLOS. Apakah Indonesia menerima atau tidak, tidak akan mengubah kenyataan objektif bahwa China punya hak dan berkepentingan di wilayah perairan itu," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri China di Beijing, Kamis (2/1/2020) lalu, seperti dikutip dari Antara.

Menlu menyatakan klaim Nine-Dash Line bersifat unilateral, tidak sah dan tidak pernah diakui dalam UNCLOS 1982. Sebelumnya, klaim tersebut juga telah dimentahkan oleh keputusan South China Sea Tribunal pada 2016. "Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia. Bahwa klaim apapun, oleh pihak manapun, harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," tegas Menlu Retno Marsudi, dikutip dari mediaindonesia.com.

Tumpang Tindih Antarlembaga
Konflik di Laut Natuna menimbulkan berbagai respon di kalangan para menteri. Berbeda dengan Menlu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengimbau agar tenang. "Jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool (tenang) sikapi ini. Yang jelas, kedaulatan di atas segala-galanya. Yang penting, kita semua kompak di seluruh kementerian dan lembaga," ucapnya kepada CNN Indonesia.

Respons serupa juga terdengar dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. "Kita cool saja, kita santai," katanya pada Jumat (3/1/2020) seperti dikutip dari Kompas.com. Demikian pula dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah," ujar Luhut saat ditemui di kantornya kepada CNBC Indonesia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD mengatakan akan meningkatkan patroli di perairan Natuna, seperti dilansir dari CNN Indonesia. Namun Mahfud menyebut hal itu dilakukan bukan untuk berperang. "Kami sekali lagi enggak mau perang karena tidak ada konflik di situ (Natuna). Jadi untuk apa perang? Kami meningkatkan proporsionalitas patroli aja," ucap Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1).

Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan tak ada tawar-menawar mengenai hal ini. "Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna tentang Penetapan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Senin (6/1/2020), dikutip dari tempo.co.

Menanggapi itu semua, Evan A. Laksmana, peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai otoritas yang mengurusi soal perairan negara tumpang tindih. Menurut Evan, hal ini akan sulit tanpa adanya sinergitas antarlembaga.

"Such a strong commitment, however, should be a prelude to a wider push to overhaul Indonesia's maritime governance. It's time to end the overlapping authorities of a dozen agencies over our waters. The Maritime Security Agency (Bakamla) should be expanded and be the country's primary coast guard with the Navy providing occasional assistance. We cannot act on our voice without a single body," seperti tertulis di The Jakarta Post edisi 8 Januari 2020.

Tak hanya selisih pendapat menteri, namun kisruh Natuna ini juga bersinggungan dengan aturan-aturan antarlembaga terkait. Melansir dari kumparan.com, setidaknya ada 24 UU dan 2 PP yang tumpang tindih. Akibatnya, penanganan keamanan laut menjadi tidak jelas. Ada pun 7 lembaga yang berwenang tangani masalah laut yakni mulai dari Bakamla, KKP, hingga TNI AL.

Untuk sinkronkan lembaga-lembaga tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD berencana akan membuat Omnibus Law bidang keamanan laut seperti dilansir dari liputan6.com. Rencananya akan ada penambahan kewenangan Bakamla. Bersama Luhut, rumusan tersebut diharapkan akan memperkuat Bakamla sebagai coast guard.

Pengamat kelautan juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim berpendapat Bakamla bisa menjadi leading sector. "Sebetulnya dari visi kelembagaan, semua kementerian atau lembaga negara yang terkait dengan pengawasan dan pengamanan laut itu di bawah Bakamla. Tapi selama ini, mandat itu tidak dijalankan, karena ego sektoral masih tinggi. Apalagi masing-masing punya payung hukumnya dan anggaran sendiri," ucap Abdul Halim kepada VOA Indonesia, Selasa (7/1/2020).

Penunjukan Bakamla dalam hal ini berkaitan dengan pengamanan dan keselamatan pelayaran yang sudah jadi kewenangan Bakamla sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.

Asal Mula Klaim Nine-Dash Line
Nine-Dash Line merupakan garis imajiner berbentuk huruf U yang menandai kepemilikan Tiongkok terhadap wilayah teritorial di Laut Cina Selatan. Liu Zhen dalam What's China's 'Nine-Dash Line' and Why has It Created So Much Tension in the South China Sea? berpendapat bahwa garis tersebut dipertahankan karena alasan historis walaupun menimbulkan selisih pendapat karena bersinggungan dengan batas wilayah negara-negara sekitarnya. Analisis lainnya datang dari Zachary Keck dalam China's "Nine-Dash Line" is Dangerous. Keberadaan garis putus-putus tersebut - yang mengklaim 90 persen perairan Laut Cina Selatan - merupakan upaya pertahanan kedaulatan atas pulau-pulau dan terumbu karang di sana.

Nine-Dash Line Claim (source: wsj.com)
Bill Hayton mencoba menggali soal Laut Cina Selatan secara historis dalam penelitiannya yang berjudul The Modern Origins of China's South China Sea Claims: Maps, Misunderstandings, and the Maritime Geobody pada 2018. Berdasarkan riset tersebut, klaim garis tersebut pertama kali diterbitkan oleh pemerintah Republik Tiongkok pada awal 1948. Diskusi penggambaran garis-garisnya dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Zheng Ziyue dan Fu Jiaojin merupakan ahli geografi yang dipekerjakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Tiongkok. Dua tokoh ini lah yang menggambar garis berbentuk huruf U versi pertama. Kemudian pada 25 September 1946, sketsa peta tersebut disajikan di pertemuan antar-departemen RRT.

The first version of the U-Shaped Line

Jika ditelisik lebih dalam, mereka menyalin garis yang telah ditarik oleh gurunya, seorang profesor Geografi, Bai Meichu. Ia telah menerbitkan New Atlas of China's Construction pada 1936. Di sana ia menyatakan klaim atas wilayah modern Tiongkok - yang menjadi sengketa di banyak area. Namun Bai tidak banyak mengetahui soal Laut Cina Selatan. Ia menarik garis merah di peta miliknya yang berdasarkan asumsinya, penuh dengan pulau-pulau - yang sebenarnya tidak ada (non-existent islands). Faktanya, itu semua merupakan underwater features.

Comparison of the 1918 map published by the London Company and the ToC 1948 map
Sketsa garis yang dibawa oleh Zheng dan Fu, murid Bai, yang kemudian sampai ke pemerintah RRT inilah yang menimbulkan banyak masalah di banyak wilayah, termasuk Indonesia. Penjelasan historikal menurut Bill Hayton ini yang dipegang sebagai dasar hukum teritorial perairan Tiongkok sampai saat ini.
Share:
Read More

‘Sekolah Ibu’, Kasus Perceraian, dan Peran Konseling Pranikah

Illustration: Divorced woman (abcnews.go.com)

Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mempublikasikan rencana peluncuran program ‘Sekolah Ibu’ di akun Instagram miliknya pada Kamis, 27 Desember 2018. Program itu dinilai sebagai upaya mengurangi angka perceraian.

Sekolah Ibu awalnya diinisiasi oleh Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor. Keberhasilan Pemkot Bogor merupakan latar belakang Hengky mengadopsi program serupa. Namun, rencana Hengky tersebut justru menuai kritik.

Warganet menganggap Sekolah Ibu seakan menitikberatkan keharmonisan keluarga di pundak perempuan. Pasalnya, dalam keterangan unggahan Hengky tersebut, dia menyebut tujuan program itu antara lain memberikan pemahaman dalam berumahtangga, bagaimana menghadapi suami, dan berkomunikasi dengan anak-anak yang beranjak dewasa.

Terkait hal tersebut, akun Instagram milik Aliansi Laki-Laki Baru berkomentar “Kang @hengkykurniawan, kita ngobrol-ngobrol yuk. Biar Akang paham isu gender dan kaitannya dengan perceraian, termasuk tentang pentingnya pelibatan laki-laki. Nuhun.”

Salah seorang pengguna Instagram @mamamolilo turut menanggapi di kolom komentar. Dia menyarankan pemerintah daerah untuk membuat sekolah atau kursus pranikah yang membicarakan terkait komunikasi, finansial, seksualitas, manajemen emosi, serta pembagian peran rumah tangga.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni melayangkan tanggapan serupa. "Harusnya kedua-duanya yang disekolahkan, dipulihkan, dan punya komitmen baru. Karena sering kali KDRT itu seperti lingkaran setan, yang harusnya mesti diputus," jelasnya kepada Viva pada (30/12).

Dilansir dari Kompas.com, pada Senin (31/12), Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan program tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa ibu merupakan penyebab perceraian. Menurutnya, program tersebut tidak efektif untuk mengatasi tingginya kasus perceraian di wilayah tersebut. Dirinya juga mengakui pendidikan informal memang dibutuhkan untuk mencegah hingga menekan terjadinya kasus perceraian.

Konsultan Gender dan HAM Tunggal Pawestri menilai penyelesaian persoalan dengan pendekatan ibu saja bukan cara yang tepat. Kepada CNN Indonesia, Tunggal menyarankan agar Sekolah Ibu itu dapat diubah menjadi sekolah atau kursus suami-istri, pada Minggu (30/12).

Karena mendapat berbagai kritik, Hengky lalu menyunting keterangan di unggahannya tersebut. Dia menambahkan bahwa tidak ada yang menyalahkan ibu dalam kasus perceraian. Hengky juga menutup kolom komentar dua hari kemudian setelah mengunggahnya.

Penyebab Perceraian
Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2018 menguraikan jumlah kasus perceraian di Indonesia yang didapatkan dari Badan Peradilan Agama. Dari data tahun 2017 tersebut, terdapat 84.078 kasus perceraian di Jawa Timur dan 70.566 kasus di Jawa Barat. Kemudian Jawa Tengah menduduki urutan ketiga setelahnya dengan 57.466 kasus.

Sepanjang 2017, terdapat 387.077 perkara yang masuk Pengadilan Agama. Urutan kategori perkara tersebut diantaranya kasus cerai gugat, cerai talak, ijin poligami, dan dispensasi kawin.
Lebih lanjut, Pengadilan Agama telah mengkategorikan sebanyak 14 penyebab perceraian yang lebih spesifik pada 2017 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tercatat sebanyak 140.375 perceraian terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran. Di urutan kedua, perceraian disebabkan karena urusan ekonomi sebanyak 96.992 kasus. Kemudian, meninggalkan salah satu pihak juga salah satu penyebabnya hingga menyentuh angka 64.965 kasus.

Adapun penyebab lain yang tercatat antara lain kekerasan dalam rumah tangga, dihukum penjara, mabuk, judi, kawin paksa, zina, poligami, murtad, cacat badan, madat, dan lain-lain.

Konseling Pranikah Dalam Upaya Dini Tekan Angka Perceraian
Elizabeth B. Fawcett, Alan J. Hawkins, Victoria L. Blanchard, dan Jason S. Carroll pada 2010 menyusun sebuah jurnal yang berjudul “Do Premarital Education Programs ReallyWork? A Meta-analytic Study”. Di sana tertulis bahwa Stanley, Amato, Johnson, dan Markman pada 2006 melaporkan sebuah survei rumah tangga di multi-negara secara acak.

Mereka mengemukakan bahwa pendidikan pranikah secara signifikan berkorelasi dengan tingkat kualitas pernikahan yang lebih tinggi, tingkat konflik pernikahan yang lebih rendah, dan tingkat perceraian yang lebih rendah.

Seperti yang dilansir PsychologyToday, para peneliti di Brigham Young University in Utah (BYU) dan University of Minnesota pun menguji efektivitas program konseling pranikah. Bentuknya berupa analisis 23 studi yang dilakukan selama 30 tahun terakhir. Mereka menyebutkan bahwa pasangan yang menerima konseling dapat skor 30 persen lebih tinggi pada tes yang menilai tingkat komunikasi dan kepuasan keseluruhan dengan pasangannya.

Disebutkan dalam jurnal milik Amanda Kepler yang berjudul “Marital Satisfaction: The Impact ofPremarital and Couples Counseling” bahwa banyak penelitian yang menyimpulkan ada hubungan positif antara kepuasan pernikahan dan pernikahan permanen.

Dari hasil penelitian tersebut, pada 2012, Vail mengungkapkan ada penurunan dalam tingkat perceraian bagi pasangan yang telah berpartisipasi dalam konseling pranikah.

Merujuk dari jurnal tersebut pula, mereka yang turut mengikuti konseling pranikah disebut sudah mengevaluasi pernikahan dengan pendekatan yang lebih realistis. Berbekal pemahaman yang lebih baik terhadap pasangannya masing-masing, mereka dinilai mampu mendiskusikan masalah dengan cara yang lebih sehat.

Gambaran Konseling Pranikah
Konseling pranikah tersedia di lembaga konseling atau pusat layanan psikologi. Lembaga yang cukup populer diantaranya CMP (Community Marriage Policy), FOCCUS (facilitating Open Couple Communication, Understanding, and Study), PAP (Premarital Assessment Program), PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program), dan sebagainya.

Secara keseluruhan, mereka memiliki tujuan yang sama. Sebagai penyedia layanan konseling pranikah, mereka punya peran dalam upaya-upaya seperti peningkatan komunikasi, pemahaman tentang perbedaan kepribadian satu sama lain, penyelesaian konflik, penentuan tujuan, hingga perencanaan keuangan.

Konseling pranikah biasanya diberikan oleh terapis berlisensi, juga dikenal sebagai terapis pernikahan dan keluarga.

Mayo Clinic memaparkan gambaran konseling pranikah secara umum. Dalam lamannya, disebutkan bahwa biasanya pasangan secara terpisah akan diminta untuk menjawab kuesioner tertulis. Kertas kuesioner tersebut berisi tentang identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta area masalah potensial.
Kemudian, hasilnya akan ditafsirkan oleh konselor dan didiskusikan bersama. Selain itu, konselor juga mungkin mengajukan pertanyaan, khususnya terkait harapan dan keinginan pernikahan pasangan tersebut.

Diungkapkan pula oleh Mayo Clinic bahwa gambaran tersebut merupakan upaya dalam meluangkan waktu untuk membangun pondasi hubungan yang kuat.

Berbeda dengan lembaga konseling populer yang telah disebutkan, konseling pranikah di Indonesia banyak yang menggunakan pendekatan keagamaan, meskipun ada pula yang berbeda.

Konseling pranikah, yang lebih dikenal dengan penataran pranikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama yang mulanya atas imbauan dari Kementerian Agama. Tujuannya sama, untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia.

Pasangan calon pengantin harus menghadiri penataran pranikah di KUA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melansir dari Kumparan, pendidikan pranikah ini berisi beberapa materi pernikahan yang harus diketahui para calon pengantin.

Materi yang dimaksud diantaranya hak dan kewajiban istri dan suami, bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana jika ada masalah rumah tangga, hingga simulasi akad nikah. Tak lupa pihak KUA memberikan wejangan-wejangan agar pasangan lebih bijak setelah pernikahan nanti.
Share:
Read More

"Menerawang" Podcast yang Mulai Dikenal

Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata “podcast”?
Illustration: Man is listening to a podcast (adweek.com)


Podcast dikenal sebagai siaran berbasis audio. Awal mulanya, Steve Jobs memperkenalkan podcast pada 2001. Podcast berasal dari kata “iPod” – salah satu perangkat audio milik Apple, dan “broadcasting”. Kelahiran podcast dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sebuah media komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan dan ide.
Kemunculan podcast lekat dengan label radio. Meskipun audio terkesan kuno, podcast hadir sebagai bentuk pengembangan konsep sebuah radio. Podcast mampu menambal kekurangan siaran radio yang bersifat sepintas. Radio menyiarkan secara linear, sementara podcast muncul sebagai media on-demand.  Konsumen podcast dapat mengaksesnya dengan mudah dan leluasa. Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih konten tanpa terikat jadwal dan program siar.
Di podcast itu sendiri, seorang podcaster – sebutan untuk kreator podcast - dapat membuat channel yang didukung oleh hadirnya fitur langganan untuk para pendengarnya. File audio tiap episode dapat diunduh dan didengarkan berulangkali mengingat tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Podcast juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang cukup intens melakukan multi-tasking. Data dari Edison Research menunjukkan bahwa 82% responden mendengarkan podcast saat berada di rumah. Kendati demikian, sebanyak 58% responden mendengarkan podcast dalam mobil, 41% mendengarkan sambil berjalan kaki, 34% mendengarkan saat bekerja, dan sisanya mendengarkan di tempat fitnes dan di transportasi umum.
Lahir sebagai media yang hanya mengandalkan kemampuan mendengarkan, podcast berpotensi untuk membentuk karakteristik konsumennya karena audio memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Medium yang bersifat auditif mampu menstimulasi imajinasi pendengar lewat kata-kata. Konsumen podcast cenderung lebih setia sebab telah terbentuk hubungan personal yang akrab antara podcaster dan pendengarnya.
Dari segi konten, podcast menyajikannya dengan variatif. Podcast juga memberi ruang kepada konsumennya untuk memilih konten yang menarik berdasarkan minat dan selera mereka. Berbagai kategori seperti berita, gaya hidup, bisnis, edukasi, kesehatan, hingga komedi tersedia di podcast. Kebebasan dalam memilih konten memengaruhi perilaku konsumennya. Pendengar podcast dapat mendengarkan dengan fokus dan penuh perhatian karena konten yang dipilih adalah konten yang diminatinya. Konten yang beragam juga memberi ruang para pengiklan dalam menargetkan pasarannya berdasarkan segmentasi yang sudah spesifik.

Mulai Mendapat Perhatian
Steve Jobs pernah mengatakan bahwa podcast adalah konten yang dibutuhkan orang di masadepan. Laporan Podcast Consumer 2018 dari Edison Research menunjukkan bahwa lebih dari 80 juta orang di Amerika kini rutin mendengarkan podcast dan 26% responden adalah pendengar bulanan. Dilansir dari The Guardian, di Amerika Serikat, podcasting lebih populer daripada sebelumnya. Angka pendengar telah mencapai dua kali lipat dari 2013 hingga 2017. Hal itu menunjukkan bahwa podcast digemari dan telah berkembang di sana.
Podcast di Indonesia memang tak sepopuler di negara lain. Namun, beberapa podcaster telah muncul beberapa tahun terakhir. Kehadiran Rane Hadied dengan Suarane Podcast, Iqbal Hariadi dengan Podcast Subjective, Adriano Qalbi dengan Podcast Awal Minggu, Laila Achmand dan Dara Hanafi dengan Kejar Paket Pintar, dan Nathaniel Rayestu dengan The Rayestu Show mendongkrak perkembangan podcast di Indonesia. Selain itu, konten dan fleksibilitas akses (on-demand) menjadi alasan responden di Indonesia memilih mendengarkan podcast, menurut Daily Social.
Berkaitan dengan pendirian platform podcast itu sendiri, peluang bisnis podcast telah dilirik oleh Inspigo. Dikutip dari Daily Social, salah satu inisiator Inspigo, Tyo Guritno, percaya bahwa podcast mampu menjadi alat belajar yang mengisi kebutuhan para millenial untuk mengonsumsi konten online yang berguna, tetapi tetap menarik dan menghibur secara lebih efisien dan hemat. Data dari Daily Social juga menunjukkan bahwa 52% responden memilih Spotify sebagai layanan penyedia konten podcast terfavorit, diikuti Soundcloud dan Google Podcast di urutan berikutnya. Meskipun begitu, Inspigo sebagai platform podcast lokal berhasil mendapat atensi sebesar 10% dari responden.
Share:
Read More