The Amateur's Scattered Writings

Sulitnya Hidup Sebagai Penjaga Moral

Illustration: Men in the fights of women's right (genderatwork.org)

Publik akhir-akhir ini geger karena mencuatnya kasus prostitusi online yang melibatkan artis. Akibat peristiwa yang menuai polemik itu, berbagai komentar kerap dilontarkan masyarakat. Namun permasalahannya terletak pada pertanyaan: Mengapa acapkali kita lupa bahwa perempuan bukan satu-satunya yang terlibat dalam kasus ini? Mengapa kita juga selalu mengaitkannya dengan moral?

VA dibekuk oleh Polda Jawa Timur pada Sabtu (5/1). Karena namanya yang cukup populer, banyak narasi yang terbentuk pasca penggerebekan itu. Media sibuk memproduksi berita heboh. Aparat penegak hukum melanggengkan perlakuan diskriminatif. Masyarakat mendadak menjadi polisi moral. Semuanya terkesan tak berpihak pada perempuan.

Tindak-tanduk public figure selalu berhasil menghiasi headline pemberitaan di berbagai media. Berita kontroversial nan sensasional jadi target utama media dan kemudian di-blow up. Tujuannya tak lain adalah untuk panen klik pembaca dan rating penonton. Bingkai berita merupakan corong utamanya. Sebagai penyampai informasi, pers sudah sepatutnya tidak membingkai tulisan yang memojokkan perempuan.

Terlebih ketika media membeberkan identitas si perempuan dan seolah menutup rapat identitas konsumen. Foto dan nama penyedia jasa disebutkan secara gamblang, sedangkan identitas konsumen nyaris tak terdengar. Warnanya abu-abu, buram.

Dalam kasus ini, laki-laki yang diduga berprofesi sebagai pengusaha, dinilai lebih punya ‘kuasa’ dibanding VA. Pun, kalau dia diberitakan tak akan seramai dan seheboh berita VA. Sebab VA lebih potensial mendulang pembaca dan penonton. Terkait itu, pers punya aturan yang memuat batasan kerja para jurnalis. Kasus ini berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik dalam Undang-Undang Tentang Pers Pasal 5 yang berbunyi:

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Tetapi fakta di lapangan menunjukkan tak ada bentuk implementasi dari kode etik tersebut. Masih banyak media yang tampak abai dalam kerjanya di kasus ini dan melanggar kode etik.

Selain media, penegak hukum dalam kasus ini juga punya peran menyuburkan perilaku patriarkal. Kasus menyangkut seksualitas seperti ini lagi-lagi membuat pihak kepolisian bersikap lebih eksploitatif kepada perempuan daripada laki-laki. VA seharusnya dapat perlakuan yang sama seperti penyewa jasanya tersebut. VA diketahui diperiksa lebih lama dibanding laki-laki terduga yang menggunakan jasanya. VA dan AS – yang juga penyedia jasa – bahkan diperiksa tidak melalui prosedur penyidik dari unit pelayanan perempuan dan anak (PPA).

"Dia [VA] itu penyedia layanan, tapi penggunanya selamat-selamat, aja. Itu, kan, jelas ada diskriminasi. Perempuan saja yang disalahkan, dipajang, mukanya dibuka secara umum. Sedangkan laki-laki atau penggunanya tidak," kata Magdalena Sitorus Komisioner Komnas Perempuan, dikutip dari Tirto.

Peristiwa ini juga memicu fenomena kemunculan polisi moral dan penceramah dadakan. Itu adalah cermin perilaku masyarakat kita. Publik sibuk mengurusi moral individu lain. Namun, prostitusi bukanlah persoalan moral, karena tidak ada yang dirugikan dalam konteks ini. Baik pihak penyedia jasa maupun penyewa jasa, kedua pihak melakukan seks yang konsensual. Tentu mereka sudah bersepakat dan itu terjadi tanpa adanya paksaan.

Kalau prostitusi dengan unsur paksaan tentu dikatakan melanggar hukum bukan moral. Itu pun hanya muncikari yang bisa dikenai pidana yang tertulis dalam KUHP atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pasal yang dapat menjerat penyedia jasa seks komersil dan konsumennya tergantung peraturan daerah masing-masing.

Selain itu, kita juga jangan lupa dengan hukum pasar di ranah ekonomi. Jika ada permintaan, tentu ada penawaran. Jadi, perempuan di sini tak dapat disalahkan sepenuhnya. Perempuan sudah terlampau sering dipojokkan. Prostitusi salah perempuan, hamil di luar nikah salah perempuan, KDRT salah perempuan, suami selingkuh salah perempuan, poligami pun salah perempuan. Jangan lupakan laki-laki, mereka juga bermain peran di sana.

Kembali pada prostitusi, masalah muncul ketika publik menilai prostitusi sebagai tempat yang merepresentasikan perempuan rusak dan tak bernilai. Dari sini mereka menyebut prostitusi melanggar moralitas. Hujatan kian deras tiap kasus seperti ini muncul di permukaan. Perempuan seperti dijatuhi vonis berkali-kali dari tangan masyarakat yang lakunya serupa hakim. Label manusia tak bermoral juga kerap disandang perempuan yang terlibat prostitusi. Padahal moral itu sendiri tak ada tolak ukur eksaknya. Juga tak ada hubungannya dengan tingkat religiusitas seseorang. Hal baik-buruk atau benar-salah yang dilekatkan dengan moralitas, terbentuk karena suatu kebiasaan yang diterima di masyarakat itu.

Lalu kenapa sih kita tiada henti menyoal moral? Mungkin karena kita punya mentalitas “holier-than-thou” yang mengafirmasikan kita lebih suci dan superior dibanding mereka. Perempuan di prostitusi dipandang sebagai pendosa. Pola pikir ini terbentuk karena citra “perempuan adalah penjaga moral”. Perempuan itu bersih, indah, elok, bermartabat. Jadi, kontruksi pikirnya adalah sungguh perbuatan amoral jika perempuan melakukan seks di luar institusi perkawinan. Sebab mereka terbentur dengan norma sosial yang ada.

Tapi apakah kita pernah berpikir, mengapa hanya perempuan yang harus menjaga ketat moral tersebut, sedangkan laki-laki tidak? Kita selalu menanyakan keperawanan perempuan, mengapa tidak ada yang menanyakan keperjakaan laki-laki?

Kita harus mulai membuka pikiran agar dapat memosisikan diri sebagai perempuan yang jadi korban perlakuan diskriminatif. Korban juga punya hak yang semestinya dihormati, bukan justru menempatkannya pada ruang subordinatif. Menghakimi korban tak ada gunanya, yang ada hanya energi yang terbuang percuma.  Kalau kita tetap gemar mencaci maki hingga menyakiti hati korban, jadi siapa yang sebetulnya amoral?

Sudah sepatutnya kita melepas kacamata hitam-putih yang senantiasa kita gunakan. Baik media, penegak hukum maupun masyarakat bersinergi dalam membentuk lingkungan masyarakat yang lebih progresif. Media punya peran menjalankan kerjanya dalam koridor kode etik yang telah ditetapkan. Penerapan asas praduga tak bersalah pada semua pihak juga penting untuk dapat atensi lebih oleh pekerja media. Kepolisian sebagai penegak hukum juga harusnya tidak melanggengkan budaya patriarki dan menghentikan perlakuan diskriminatif. Kita, sebagai masyarakat juga mesti andil dalam memanusiakan manusia.
Share:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar