The Amateur's Scattered Writings

Minggu, 13 Januari 2019

Sulitnya Hidup Sebagai Penjaga Moral

Illustration: Men in the fights of women's right (genderatwork.org)

Publik akhir-akhir ini geger karena mencuatnya kasus prostitusi online yang melibatkan artis. Akibat peristiwa yang menuai polemik itu, berbagai komentar kerap dilontarkan masyarakat. Namun permasalahannya terletak pada pertanyaan: Mengapa acapkali kita lupa bahwa perempuan bukan satu-satunya yang terlibat dalam kasus ini? Mengapa kita juga selalu mengaitkannya dengan moral?

VA dibekuk oleh Polda Jawa Timur pada Sabtu (5/1). Karena namanya yang cukup populer, banyak narasi yang terbentuk pasca penggerebekan itu. Media sibuk memproduksi berita heboh. Aparat penegak hukum melanggengkan perlakuan diskriminatif. Masyarakat mendadak menjadi polisi moral. Semuanya terkesan tak berpihak pada perempuan.

Tindak-tanduk public figure selalu berhasil menghiasi headline pemberitaan di berbagai media. Berita kontroversial nan sensasional jadi target utama media dan kemudian di-blow up. Tujuannya tak lain adalah untuk panen klik pembaca dan rating penonton. Bingkai berita merupakan corong utamanya. Sebagai penyampai informasi, pers sudah sepatutnya tidak membingkai tulisan yang memojokkan perempuan.

Terlebih ketika media membeberkan identitas si perempuan dan seolah menutup rapat identitas konsumen. Foto dan nama penyedia jasa disebutkan secara gamblang, sedangkan identitas konsumen nyaris tak terdengar. Warnanya abu-abu, buram.

Dalam kasus ini, laki-laki yang diduga berprofesi sebagai pengusaha, dinilai lebih punya ‘kuasa’ dibanding VA. Pun, kalau dia diberitakan tak akan seramai dan seheboh berita VA. Sebab VA lebih potensial mendulang pembaca dan penonton. Terkait itu, pers punya aturan yang memuat batasan kerja para jurnalis. Kasus ini berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik dalam Undang-Undang Tentang Pers Pasal 5 yang berbunyi:

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Tetapi fakta di lapangan menunjukkan tak ada bentuk implementasi dari kode etik tersebut. Masih banyak media yang tampak abai dalam kerjanya di kasus ini dan melanggar kode etik.

Selain media, penegak hukum dalam kasus ini juga punya peran menyuburkan perilaku patriarkal. Kasus menyangkut seksualitas seperti ini lagi-lagi membuat pihak kepolisian bersikap lebih eksploitatif kepada perempuan daripada laki-laki. VA seharusnya dapat perlakuan yang sama seperti penyewa jasanya tersebut. VA diketahui diperiksa lebih lama dibanding laki-laki terduga yang menggunakan jasanya. VA dan AS – yang juga penyedia jasa – bahkan diperiksa tidak melalui prosedur penyidik dari unit pelayanan perempuan dan anak (PPA).

"Dia [VA] itu penyedia layanan, tapi penggunanya selamat-selamat, aja. Itu, kan, jelas ada diskriminasi. Perempuan saja yang disalahkan, dipajang, mukanya dibuka secara umum. Sedangkan laki-laki atau penggunanya tidak," kata Magdalena Sitorus Komisioner Komnas Perempuan, dikutip dari Tirto.

Peristiwa ini juga memicu fenomena kemunculan polisi moral dan penceramah dadakan. Itu adalah cermin perilaku masyarakat kita. Publik sibuk mengurusi moral individu lain. Namun, prostitusi bukanlah persoalan moral, karena tidak ada yang dirugikan dalam konteks ini. Baik pihak penyedia jasa maupun penyewa jasa, kedua pihak melakukan seks yang konsensual. Tentu mereka sudah bersepakat dan itu terjadi tanpa adanya paksaan.

Kalau prostitusi dengan unsur paksaan tentu dikatakan melanggar hukum bukan moral. Itu pun hanya muncikari yang bisa dikenai pidana yang tertulis dalam KUHP atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pasal yang dapat menjerat penyedia jasa seks komersil dan konsumennya tergantung peraturan daerah masing-masing.

Selain itu, kita juga jangan lupa dengan hukum pasar di ranah ekonomi. Jika ada permintaan, tentu ada penawaran. Jadi, perempuan di sini tak dapat disalahkan sepenuhnya. Perempuan sudah terlampau sering dipojokkan. Prostitusi salah perempuan, hamil di luar nikah salah perempuan, KDRT salah perempuan, suami selingkuh salah perempuan, poligami pun salah perempuan. Jangan lupakan laki-laki, mereka juga bermain peran di sana.

Kembali pada prostitusi, masalah muncul ketika publik menilai prostitusi sebagai tempat yang merepresentasikan perempuan rusak dan tak bernilai. Dari sini mereka menyebut prostitusi melanggar moralitas. Hujatan kian deras tiap kasus seperti ini muncul di permukaan. Perempuan seperti dijatuhi vonis berkali-kali dari tangan masyarakat yang lakunya serupa hakim. Label manusia tak bermoral juga kerap disandang perempuan yang terlibat prostitusi. Padahal moral itu sendiri tak ada tolak ukur eksaknya. Juga tak ada hubungannya dengan tingkat religiusitas seseorang. Hal baik-buruk atau benar-salah yang dilekatkan dengan moralitas, terbentuk karena suatu kebiasaan yang diterima di masyarakat itu.

Lalu kenapa sih kita tiada henti menyoal moral? Mungkin karena kita punya mentalitas “holier-than-thou” yang mengafirmasikan kita lebih suci dan superior dibanding mereka. Perempuan di prostitusi dipandang sebagai pendosa. Pola pikir ini terbentuk karena citra “perempuan adalah penjaga moral”. Perempuan itu bersih, indah, elok, bermartabat. Jadi, kontruksi pikirnya adalah sungguh perbuatan amoral jika perempuan melakukan seks di luar institusi perkawinan. Sebab mereka terbentur dengan norma sosial yang ada.

Tapi apakah kita pernah berpikir, mengapa hanya perempuan yang harus menjaga ketat moral tersebut, sedangkan laki-laki tidak? Kita selalu menanyakan keperawanan perempuan, mengapa tidak ada yang menanyakan keperjakaan laki-laki?

Kita harus mulai membuka pikiran agar dapat memosisikan diri sebagai perempuan yang jadi korban perlakuan diskriminatif. Korban juga punya hak yang semestinya dihormati, bukan justru menempatkannya pada ruang subordinatif. Menghakimi korban tak ada gunanya, yang ada hanya energi yang terbuang percuma.  Kalau kita tetap gemar mencaci maki hingga menyakiti hati korban, jadi siapa yang sebetulnya amoral?

Sudah sepatutnya kita melepas kacamata hitam-putih yang senantiasa kita gunakan. Baik media, penegak hukum maupun masyarakat bersinergi dalam membentuk lingkungan masyarakat yang lebih progresif. Media punya peran menjalankan kerjanya dalam koridor kode etik yang telah ditetapkan. Penerapan asas praduga tak bersalah pada semua pihak juga penting untuk dapat atensi lebih oleh pekerja media. Kepolisian sebagai penegak hukum juga harusnya tidak melanggengkan budaya patriarki dan menghentikan perlakuan diskriminatif. Kita, sebagai masyarakat juga mesti andil dalam memanusiakan manusia.

Minggu, 06 Januari 2019

‘Sekolah Ibu’, Kasus Perceraian, dan Peran Konseling Pranikah

Illustration: Divorced woman (abcnews.go.com)

Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mempublikasikan rencana peluncuran program ‘Sekolah Ibu’ di akun Instagram miliknya pada Kamis, 27 Desember 2018. Program itu dinilai sebagai upaya mengurangi angka perceraian.

Sekolah Ibu awalnya diinisiasi oleh Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor. Keberhasilan Pemkot Bogor merupakan latar belakang Hengky mengadopsi program serupa. Namun, rencana Hengky tersebut justru menuai kritik.

Warganet menganggap Sekolah Ibu seakan menitikberatkan keharmonisan keluarga di pundak perempuan. Pasalnya, dalam keterangan unggahan Hengky tersebut, dia menyebut tujuan program itu antara lain memberikan pemahaman dalam berumahtangga, bagaimana menghadapi suami, dan berkomunikasi dengan anak-anak yang beranjak dewasa.

Terkait hal tersebut, akun Instagram milik Aliansi Laki-Laki Baru berkomentar “Kang @hengkykurniawan, kita ngobrol-ngobrol yuk. Biar Akang paham isu gender dan kaitannya dengan perceraian, termasuk tentang pentingnya pelibatan laki-laki. Nuhun.”

Salah seorang pengguna Instagram @mamamolilo turut menanggapi di kolom komentar. Dia menyarankan pemerintah daerah untuk membuat sekolah atau kursus pranikah yang membicarakan terkait komunikasi, finansial, seksualitas, manajemen emosi, serta pembagian peran rumah tangga.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni melayangkan tanggapan serupa. "Harusnya kedua-duanya yang disekolahkan, dipulihkan, dan punya komitmen baru. Karena sering kali KDRT itu seperti lingkaran setan, yang harusnya mesti diputus," jelasnya kepada Viva pada (30/12).

Dilansir dari Kompas.com, pada Senin (31/12), Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan program tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa ibu merupakan penyebab perceraian. Menurutnya, program tersebut tidak efektif untuk mengatasi tingginya kasus perceraian di wilayah tersebut. Dirinya juga mengakui pendidikan informal memang dibutuhkan untuk mencegah hingga menekan terjadinya kasus perceraian.

Konsultan Gender dan HAM Tunggal Pawestri menilai penyelesaian persoalan dengan pendekatan ibu saja bukan cara yang tepat. Kepada CNN Indonesia, Tunggal menyarankan agar Sekolah Ibu itu dapat diubah menjadi sekolah atau kursus suami-istri, pada Minggu (30/12).

Karena mendapat berbagai kritik, Hengky lalu menyunting keterangan di unggahannya tersebut. Dia menambahkan bahwa tidak ada yang menyalahkan ibu dalam kasus perceraian. Hengky juga menutup kolom komentar dua hari kemudian setelah mengunggahnya.

Penyebab Perceraian
Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2018 menguraikan jumlah kasus perceraian di Indonesia yang didapatkan dari Badan Peradilan Agama. Dari data tahun 2017 tersebut, terdapat 84.078 kasus perceraian di Jawa Timur dan 70.566 kasus di Jawa Barat. Kemudian Jawa Tengah menduduki urutan ketiga setelahnya dengan 57.466 kasus.

Sepanjang 2017, terdapat 387.077 perkara yang masuk Pengadilan Agama. Urutan kategori perkara tersebut diantaranya kasus cerai gugat, cerai talak, ijin poligami, dan dispensasi kawin.
Lebih lanjut, Pengadilan Agama telah mengkategorikan sebanyak 14 penyebab perceraian yang lebih spesifik pada 2017 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tercatat sebanyak 140.375 perceraian terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran. Di urutan kedua, perceraian disebabkan karena urusan ekonomi sebanyak 96.992 kasus. Kemudian, meninggalkan salah satu pihak juga salah satu penyebabnya hingga menyentuh angka 64.965 kasus.

Adapun penyebab lain yang tercatat antara lain kekerasan dalam rumah tangga, dihukum penjara, mabuk, judi, kawin paksa, zina, poligami, murtad, cacat badan, madat, dan lain-lain.

Konseling Pranikah Dalam Upaya Dini Tekan Angka Perceraian
Elizabeth B. Fawcett, Alan J. Hawkins, Victoria L. Blanchard, dan Jason S. Carroll pada 2010 menyusun sebuah jurnal yang berjudul “Do Premarital Education Programs ReallyWork? A Meta-analytic Study”. Di sana tertulis bahwa Stanley, Amato, Johnson, dan Markman pada 2006 melaporkan sebuah survei rumah tangga di multi-negara secara acak.

Mereka mengemukakan bahwa pendidikan pranikah secara signifikan berkorelasi dengan tingkat kualitas pernikahan yang lebih tinggi, tingkat konflik pernikahan yang lebih rendah, dan tingkat perceraian yang lebih rendah.

Seperti yang dilansir PsychologyToday, para peneliti di Brigham Young University in Utah (BYU) dan University of Minnesota pun menguji efektivitas program konseling pranikah. Bentuknya berupa analisis 23 studi yang dilakukan selama 30 tahun terakhir. Mereka menyebutkan bahwa pasangan yang menerima konseling dapat skor 30 persen lebih tinggi pada tes yang menilai tingkat komunikasi dan kepuasan keseluruhan dengan pasangannya.

Disebutkan dalam jurnal milik Amanda Kepler yang berjudul “Marital Satisfaction: The Impact ofPremarital and Couples Counseling” bahwa banyak penelitian yang menyimpulkan ada hubungan positif antara kepuasan pernikahan dan pernikahan permanen.

Dari hasil penelitian tersebut, pada 2012, Vail mengungkapkan ada penurunan dalam tingkat perceraian bagi pasangan yang telah berpartisipasi dalam konseling pranikah.

Merujuk dari jurnal tersebut pula, mereka yang turut mengikuti konseling pranikah disebut sudah mengevaluasi pernikahan dengan pendekatan yang lebih realistis. Berbekal pemahaman yang lebih baik terhadap pasangannya masing-masing, mereka dinilai mampu mendiskusikan masalah dengan cara yang lebih sehat.

Gambaran Konseling Pranikah
Konseling pranikah tersedia di lembaga konseling atau pusat layanan psikologi. Lembaga yang cukup populer diantaranya CMP (Community Marriage Policy), FOCCUS (facilitating Open Couple Communication, Understanding, and Study), PAP (Premarital Assessment Program), PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program), dan sebagainya.

Secara keseluruhan, mereka memiliki tujuan yang sama. Sebagai penyedia layanan konseling pranikah, mereka punya peran dalam upaya-upaya seperti peningkatan komunikasi, pemahaman tentang perbedaan kepribadian satu sama lain, penyelesaian konflik, penentuan tujuan, hingga perencanaan keuangan.

Konseling pranikah biasanya diberikan oleh terapis berlisensi, juga dikenal sebagai terapis pernikahan dan keluarga.

Mayo Clinic memaparkan gambaran konseling pranikah secara umum. Dalam lamannya, disebutkan bahwa biasanya pasangan secara terpisah akan diminta untuk menjawab kuesioner tertulis. Kertas kuesioner tersebut berisi tentang identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta area masalah potensial.
Kemudian, hasilnya akan ditafsirkan oleh konselor dan didiskusikan bersama. Selain itu, konselor juga mungkin mengajukan pertanyaan, khususnya terkait harapan dan keinginan pernikahan pasangan tersebut.

Diungkapkan pula oleh Mayo Clinic bahwa gambaran tersebut merupakan upaya dalam meluangkan waktu untuk membangun pondasi hubungan yang kuat.

Berbeda dengan lembaga konseling populer yang telah disebutkan, konseling pranikah di Indonesia banyak yang menggunakan pendekatan keagamaan, meskipun ada pula yang berbeda.

Konseling pranikah, yang lebih dikenal dengan penataran pranikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama yang mulanya atas imbauan dari Kementerian Agama. Tujuannya sama, untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia.

Pasangan calon pengantin harus menghadiri penataran pranikah di KUA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melansir dari Kumparan, pendidikan pranikah ini berisi beberapa materi pernikahan yang harus diketahui para calon pengantin.

Materi yang dimaksud diantaranya hak dan kewajiban istri dan suami, bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana jika ada masalah rumah tangga, hingga simulasi akad nikah. Tak lupa pihak KUA memberikan wejangan-wejangan agar pasangan lebih bijak setelah pernikahan nanti.