![]() | |
|
Publik akhir-akhir ini geger karena mencuatnya kasus prostitusi online yang melibatkan artis. Akibat peristiwa yang menuai polemik itu, berbagai komentar kerap dilontarkan masyarakat. Namun permasalahannya terletak pada pertanyaan: Mengapa acapkali kita lupa bahwa perempuan bukan satu-satunya yang terlibat dalam kasus ini? Mengapa kita juga selalu mengaitkannya dengan moral?
VA dibekuk oleh Polda Jawa Timur pada Sabtu (5/1). Karena
namanya yang cukup populer, banyak narasi yang terbentuk pasca penggerebekan itu.
Media sibuk memproduksi berita heboh. Aparat penegak hukum melanggengkan
perlakuan diskriminatif. Masyarakat mendadak menjadi polisi moral. Semuanya terkesan
tak berpihak pada perempuan.
Tindak-tanduk public
figure selalu berhasil menghiasi headline
pemberitaan di berbagai media. Berita kontroversial nan sensasional jadi target
utama media dan kemudian di-blow up. Tujuannya tak lain adalah untuk panen klik
pembaca dan rating penonton. Bingkai berita merupakan corong utamanya. Sebagai
penyampai informasi, pers sudah sepatutnya tidak membingkai tulisan yang
memojokkan perempuan.
Terlebih ketika media membeberkan identitas si perempuan dan
seolah menutup rapat identitas konsumen. Foto dan nama penyedia jasa disebutkan
secara gamblang, sedangkan identitas konsumen nyaris tak terdengar. Warnanya
abu-abu, buram.
Dalam kasus ini, laki-laki yang diduga berprofesi sebagai
pengusaha, dinilai lebih punya ‘kuasa’ dibanding VA. Pun, kalau dia diberitakan
tak akan seramai dan seheboh berita VA. Sebab VA lebih potensial mendulang
pembaca dan penonton. Terkait itu, pers punya aturan yang memuat batasan kerja
para jurnalis. Kasus ini berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik dalam Undang-Undang Tentang Pers Pasal 5 yang
berbunyi:
Wartawan Indonesia
tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak
menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Tetapi fakta di lapangan menunjukkan tak ada bentuk implementasi
dari kode etik tersebut. Masih banyak media yang tampak abai dalam kerjanya di
kasus ini dan melanggar kode etik.
Selain media, penegak hukum dalam kasus ini juga punya peran
menyuburkan perilaku patriarkal. Kasus menyangkut seksualitas seperti ini
lagi-lagi membuat pihak kepolisian bersikap lebih eksploitatif kepada perempuan
daripada laki-laki. VA seharusnya dapat perlakuan yang sama seperti penyewa
jasanya tersebut. VA diketahui diperiksa lebih lama dibanding laki-laki terduga
yang menggunakan jasanya. VA dan AS – yang juga penyedia jasa – bahkan diperiksa
tidak melalui prosedur penyidik dari unit pelayanan perempuan dan anak (PPA).
"Dia [VA] itu penyedia layanan, tapi penggunanya
selamat-selamat, aja. Itu, kan, jelas ada diskriminasi. Perempuan saja yang
disalahkan, dipajang, mukanya dibuka secara umum. Sedangkan laki-laki atau
penggunanya tidak," kata Magdalena Sitorus Komisioner Komnas Perempuan, dikutip
dari Tirto.
Peristiwa ini juga memicu fenomena kemunculan polisi moral
dan penceramah dadakan. Itu adalah cermin perilaku masyarakat kita. Publik
sibuk mengurusi moral individu lain. Namun, prostitusi bukanlah persoalan moral,
karena tidak ada yang dirugikan dalam konteks ini. Baik pihak penyedia jasa maupun
penyewa jasa, kedua pihak melakukan seks yang konsensual. Tentu mereka sudah
bersepakat dan itu terjadi tanpa adanya paksaan.
Kalau prostitusi dengan unsur paksaan tentu dikatakan melanggar
hukum bukan moral. Itu pun hanya muncikari yang bisa dikenai pidana yang tertulis dalam KUHP atas Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO). Pasal yang dapat menjerat penyedia jasa seks komersil dan konsumennya tergantung peraturan daerah masing-masing.
Selain itu, kita juga jangan lupa
dengan hukum pasar di ranah ekonomi. Jika ada permintaan, tentu ada penawaran. Jadi,
perempuan di sini tak dapat disalahkan sepenuhnya. Perempuan sudah terlampau sering dipojokkan. Prostitusi salah perempuan, hamil di luar nikah salah perempuan, KDRT salah perempuan, suami selingkuh salah perempuan, poligami pun salah perempuan. Jangan lupakan laki-laki, mereka juga bermain peran di sana.
Kembali pada prostitusi, masalah muncul ketika publik menilai prostitusi sebagai tempat
yang merepresentasikan perempuan rusak dan tak bernilai. Dari sini mereka menyebut prostitusi melanggar moralitas. Hujatan kian deras
tiap kasus seperti ini muncul di permukaan. Perempuan seperti dijatuhi vonis berkali-kali
dari tangan masyarakat yang lakunya serupa hakim. Label manusia tak bermoral
juga kerap disandang perempuan yang terlibat prostitusi. Padahal moral itu
sendiri tak ada tolak ukur eksaknya. Juga tak ada hubungannya dengan tingkat
religiusitas seseorang. Hal baik-buruk atau benar-salah yang dilekatkan dengan
moralitas, terbentuk karena suatu kebiasaan yang diterima di masyarakat itu.
Lalu kenapa sih kita
tiada henti menyoal moral? Mungkin karena kita punya mentalitas “holier-than-thou” yang mengafirmasikan kita lebih
suci dan superior dibanding mereka. Perempuan di prostitusi dipandang sebagai
pendosa. Pola pikir ini terbentuk karena citra “perempuan adalah penjaga moral”.
Perempuan itu bersih, indah, elok, bermartabat. Jadi, kontruksi pikirnya adalah
sungguh perbuatan amoral jika perempuan melakukan seks di luar institusi
perkawinan. Sebab mereka terbentur dengan norma sosial yang ada.
Tapi apakah kita pernah berpikir, mengapa hanya perempuan
yang harus menjaga ketat moral tersebut, sedangkan laki-laki tidak? Kita selalu
menanyakan keperawanan perempuan, mengapa tidak ada yang menanyakan keperjakaan
laki-laki?
Kita harus mulai membuka pikiran agar dapat memosisikan diri
sebagai perempuan yang jadi korban perlakuan diskriminatif. Korban juga punya hak yang semestinya dihormati, bukan justru menempatkannya pada ruang subordinatif. Menghakimi korban tak ada
gunanya, yang ada hanya energi yang terbuang percuma. Kalau kita tetap gemar mencaci
maki hingga menyakiti hati korban, jadi siapa yang sebetulnya amoral?
Sudah sepatutnya kita melepas kacamata hitam-putih yang senantiasa
kita gunakan. Baik media, penegak hukum maupun masyarakat bersinergi dalam
membentuk lingkungan masyarakat yang lebih progresif. Media punya peran
menjalankan kerjanya dalam koridor kode etik yang telah ditetapkan. Penerapan
asas praduga tak bersalah pada semua pihak juga penting untuk dapat atensi
lebih oleh pekerja media. Kepolisian sebagai penegak hukum juga harusnya tidak
melanggengkan budaya patriarki dan menghentikan perlakuan diskriminatif. Kita,
sebagai masyarakat juga mesti andil dalam memanusiakan manusia.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar