The Amateur's Scattered Writings

Clubhouse: Upaya Mempopulerkan Kembali Budaya Lisan

illustration: aplikasi clubhouse (flickr.com)

Belakangan ini setiap membuka media sosial, kita seringkali melihat unggahan mutual kita berisi tangkapan layar dari sebuah aplikasi media sosial baru yang sedang digandrungi yaitu Clubhouse. Aplikasi besutan Rohan Seth sebetulnya sudah ada sejak 2020 lalu. Namun ketenarannya melonjak tajam sejak pendiri SpaceX dan Tesla Elon Musk menggunakannya. Clubhouse menjaring penggunanya dengan formatnya yang unik karena berbasis obrolan suara (audio-chat).

Berbeda dengan podcast yang notabenenya adalah sebuah rekaman on-demand, Clubhouse menawarkan sensasi berbeda. Menghadiri clubhouse persis seperti menghadiri sebuah konferensi dengan temanya yang beragam. Ruangan di sana bisa diatur untuk publik atau pribadi. Kita dapat mendengarkan dengan tenang atau bisa juga bergabung dalam percakapan. Selain itu, kita bisa masuk dan keluar ruangan sesuka hati.

Aplikasi Clubhouse memanfaatkan pendekatan gaya lama dari suara manusia. Konon lisan adalah karakteristik kita yang paling manusiawi. Dengan audio, Clubhouse menembus ranah publik dengan teknologi. Keadaan ini menggambarkan adanya budaya lisan. Dalam bukunya “Orality and Literacy: The Technologizing of the Word”, Walter Ong mengidentifikasi karakteristik ekspresi lisan dalam budaya lisan yang mengacu pada budaya yang tidak tersentuh oleh tulisan. Budaya lisan dianggap sebagai residu budaya kurang menulis. Hal ini yang kemudian menyiratkan stigma tentang ketidakcukupan “belajar” di dalam masyarakatnya.

Lain hal dengan Eropa dan Amerika Serikat misalnya, sebagai negara maju, mereka memprioritaskan budaya tulis yang digunakan sebagai pencatatan sejarah sejak lama hingga saat ini. Budaya tulisan ini melibatkan penggunaan pengetahuan yang dipelajari dari belajar. Lewat budaya ini, mereka memastikan bahwa informasi tersebut tetap aman untuk digunakan oleh generasi penerus.

Media sosial sebagai ruang publik selama ini didominasi oleh budaya tertulis. Di jagat dunia digital, kita mengenal media sosial Twitter yang berbasis teks. Instagram dan Facebook pun masih menggunakan teks. Contoh-contoh tersebut mengadopsi teks dalam kata-kata tertulis sebagai alat komunikasi, ekspresi, dan dokumentasi. Terlebih saat media cetak lahir dengan tulisan-tulisan di dalamnya digunakan untuk menyebarkan informasi.

Di titik ini, Clubhouse memperkenalkan kembali bentuk-bentuk lama yang sebetulnya tidak pernah mati tetapi luput dari sorotan publik. Budaya lisan membiarkan orang berkomunikasi satu sama lain dan menjelajahi sejarah kemanusiaan mereka. Layaknya dongeng dan cerita rakyat dalam masyarat lisan, Clubhouse menyajikan narasi lisan yang disampaikan narator. Narator mampu menyesuaikan cerita untuk menempatkannya dalam konteks, untuk menekankan aspek tertentu dari cerita atau untuk menyajikan pelajaran dari sudut pandang baru.

Partisipan ruangan di Clubhouse sebagai pendengar dapat menginternalisasi narasi tersebut menjadi cerita yang disempurnakan. Mereka menciptakan narasi yang lebih luas dan komprehensif. Pendengar yang bergabung di ruangan Clubhouse lain, mereka memperkaya narasi lisan sampai taraf tertentu untuk mencerminkan pemahaman mereka tentang suatu hal dan menerapkan cerita yang lebih kontekstual saat ini.

Narator “mendokumentasikan” narasi yang mereka ceritakan dengan sumber pengetahuan mereka, seperti orang-orang sebelumnya yang bisa disebut sebagai “catatan kaki lisan”. Versi yang berbeda-beda dari sebuah narasi mewakili pemahaman yang lebih luas tentang peristiwa dan berbagai cara orang menginternalisasinya. Oleh karena itu, budaya lisan adalah sebuah usaha kolektif.

Dari sini kita memahami kian hari kemajuan teknologi kian mengubah cara kita berkomunikasi. Media sosial memungkinkan kita menggunakan budaya tulis dalam bentuk teks di setiap unggahan. Namun dalam berkomunikasi, media sebagai instrumennya dinilai efektif daripada tindakan mengkomunikasikannya itu sendiri. Kedua budaya ini saling bergantung. Budaya tulisan mampu menyimpan informasi tak terbatas secara konkret, sedangkan budaya lisan membentuk fondasi masyarakat dengan menghubungkan pembicara dan pendengar dalam pengalaman komunal yang menyatukan masa lalu dan masa kini dalam ingatan. Budaya tulisan membantu kita tetap fokus menetapkan tujuan, merencanakan ke depan dan menganalisis dan melengkapi budaya lisan yang membuat kita tetap terhubung.

Clubhouse membawa angin segar sebab kita mampu mendengar nada dan emosi seseorang yang terasa sangat intim ketika kita tidak dapat mendapatkannya dalam sebuah pesan berbasis teks. Selain itu, Clubhouse memberi pengalaman bermedia sosial tanpa diatur algoritma. Muncul di tengah pandemi juga sangat mendukung kepopulerannya saat banyak orang kehilangan kontak manusia, kita bisa mendengarkan manusia berdiskusi.

Sebagian pengguna merasakan banyak manfaat dari Clubhouse karena sifatnya yang auditif memudahkan mereka untuk multitasking. Bahkan beberapa dari mereka menjadikannya ritual sebelum tidur. Tetapi tidak sedikit yang berpendapat bahwa Clubhouse sangat elitis karena eksklusifitasnya. Saat ini memang Clubhouse baru bisa digunakan di iOS. Selain itu, banyak ruangan di Clubhouse yang menghadirkan figur-figur dengan nama besar. Adanya pembicara dan pendengar pun cenderung menempatkan semua orang yang terlibat tidak setara.

Satu tahun bukan waktu yang cukup untuk menilai media sosial baru ini. Kendati demikian, setidaknya kita melihat ada kebaruan yang hadir di tengah jenuhnya masyarakat di masa pandemi. Clubhouse mungkin bisa menjadi pelopor sekaligus yang menandai bagaimana komunikasi berkembang dengan sangat dinamis atau mungkin juga bisa sebaliknya, harus kandas karena tidak bertahan lama.


Referensi:

Brady, F., Dyson, L., & Asela, T. (2008). Indigenous Adoption of Mobile Phones and Oral Culture. Cultural Attitudes Towards Communication and Technology (pp. 385-398). Murdoch University.

Soffer, O. (2016). The Oral Paradigm and Snapchat. Social Media + Society.



Share:
Read More

Reflection on Hijab Coercion in Public Schools

illustration: students with hijab in schools_via flickr.com (credit: Ariel Javellana/DER/ADB)

Indonesia’s position as a democratic country with the largest Muslim majority has influenced most of its citizens. But it has been triggering a public debate when some people compelled their personal beliefs to generalize all Indonesian citizens. Furthermore, they have the authority to control others. They tend to regulate based on the principles and values adopted by certain religious groups.

A recent case came from the academic field. Jeni Cahyani Hia, a non-Muslim student in SMK N 2 Padang, West Sumatra was forced to wear a hijab. Due to that school regulation, she refused to use it. This case went viral when Jeni’s father, Elianu Hia uploaded the statement letter about their refusal on Facebook.

On that occasion, they were asked to assign the letter which included their willingness to continue this case and they waited for a decision from those who have more authority. He also shared a video containing a recorded meeting with the school. This post has been responded to by 3.6 thousand accounts, shared 3.4 thousand times, and got 5.5 thousand comments.

 

Regulations in The Name of Regional Autonomy

This viral case stems from local regulation in Padang. The city government has adopted sharia-influenced regulations. Former Mayor of Padang, Fauzi Bahar said that this regulation has been inherited for 15 years, namely, Padang Mayor Instruction Number451.442/BINSOS-iii/2005. Fauzi saw this case as a miscommunication between the student and the Principal of SMK N 2 Padang only. He made this regulation for Muslims and those who are non-Muslims, it is only an appeal not obligatory.

One of the points of instruction is that the hijab is mandatory for students studying in public schools in Padang. The regulation is aimed at Muslim students only. However, it was distorted in its implementation that non-Muslim students also wear hijab. This regional autonomy has been taken as legally which is occurs a serious political problem. At this point, the local regulations are generalized and there are no exceptions for non-Muslim students.

In addition, Padang also has local regulation (Perda) Number 6 of 2003 concerning the clever reading of the Quran for elementary and MI students. This regulation has the potential for intolerance in schools as they have a choice to wear or not wear religious attributes. They still must be treated with no discrimination and given educational services since these basic rights are guaranteed by state regulations.

Since this case blew up, Nadiem Makarim as a Minister of Education and Culture put attention to it. He mentioned this polemic has intersected with the 1945 Constitution, the Human Rights Law, the Child Protection Law, the National Education System Law, and the Ministry of Education and Culture Regulation. In his Instagram video post, he warned that Indonesia has Article 3 Paragraph 4 of the Minister of Education and Culture Regulation Number 45 of 2014 concerning uniforms for elementary and middle-level students. It was stated that the school’s basic clothes were regulated by each school and still paid attention to the rights of every citizen to practice their religious beliefs.

Referring to the existing regulation, the school cannot arbitrarily make rules or calls for students to dress not in accordance with their religion and beliefs.

 

Forcing Hijab as Symbolic Violence

The case at SMK N 2 Padang is just the tip of the iceberg of a more complex problem. There are indeed many policies that tend to be discriminatory, both in the form of instructions, appeals, to the highest level by regional regulations (Perda). The absence of protests for all this time does not mean that there’s no repression. The minority experienced the repressions but they are voiceless. This kind of repression can be known for symbolic violence.

Bourdieu defines symbolic violence as the idea where cultural and social domination takes place unconsciously in a society which includes acts of discrimination against certain groups, races, or genders. The dominant class plays its role through language which can be in the form of an obligation. The ruling class does not have sufficient access then it makes them unable to speak out. The existence of a class structure in the social formation in society is a set of networks that are systematically related to one another. It helps to determine the distribution of culture.

In this context, the city governments and the school principals have power as the dominant class who can control students through regulations. The education system has brought a whole range of cultural behavior that extends to what appears to be non-academic in nature such as how students dress up.

This phenomenon shows discrimination is getting considered normal. This is obviously more dangerous because it has become the collective consciousness of society. It becomes worse since society has normalized that the minority should follow the majority in the name of a democratic agreement.

What happened in SMK N 2 Padang brings us an opportunity that reflects there are many of us do not fully understand all of the public schools carry a mission to preserve religious diversity, culture, values, and traditions, not uniformity. Public schools are funded by a public tax of any religion. Schools, in general, must respect diversity. Every student, regardless of their religious background, must be treated equally, there can be no discrimination.

 

Sources:

https://tirto.id/rombak-peraturan-diskriminatif-wajib-jilbab-di-sekolah-sumbar-f9CC

https://news.detik.com/berita/d-5349384/eks-walkot-padang-klaim-aturan-siswi-berjilbab-cegah-iri-rambut-warna-warni

https://news.detik.com/berita/d-5345873/eks-walkot-padang-aturan-siswi-berjilbab-sudah-15-tahun-kok-baru-ribut

https://www.instagram.com/tv/CKagsK1h86h/?utm_source=ig_embed

https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/25/194039671/p2g-kasus-seperti-smkn-2-padang-terjadi-di-banyak-sekolah?page=all

https://nasional.tempo.co/read/1426186/aturan-wajib-jilbab-di-smkn-2-padang-kemendikbud-harus-ada-sanksi/full&view=ok

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalpartisipatoris/article/download/7790/6336

https://core.ac.uk/download/pdf/151651277.pdf

Share:
Read More