The Amateur's Scattered Writings

Kamis, 05 September 2019

Mitos Semangat Dekolonisasi

Illustration: Wetboek van Strafrecht. (epine.nl)

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat bersikukuh mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam waktu dekat. Meski masih menuai kritik, santer dikabarkan pemerintah akan ketok palu pada 24 September mendatang.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyampaikan beberapa catatan untuk menolak pengesahan RKUHP yang dinilai minim perlindungan rakyat dan terlalu dipaksakan. Dilansir dari Tempo.co, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga menyatakan ada banyak kontroversi dalam draft RKUHP dan menyarankan DPR untuk menunda pengesahannya.

Di sisi lain, mengutip dari liputan6.com, Ketua DPR Bambang Soesatyo tidak mempersoalkan kritik dari LSM yang menyebut pengesahan RKUHP terlalu cepat. Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengklaim pihaknya telah mendengar masukan dari masyarakat seperti yang dilansir dari kbr.id.

Terlepas dari itu, draf RKUHP memang tak ubahnya suatu maha karya yang dapat dipamerkan oleh DPR periode ini. Jika diulas lebih dalam, draf tersebut masih bermasalah dan menimbulkan pro-kontra.


Warisan Kolonial Belanda
Merampungkan RKUHP adalah cita-cita negara untuk menasionalkan hukum pidana. KUHP yang berlaku saat ini bersumber dari Wetboek van Strafrecht, hukum kolonial Belanda. Dengan menyelesaikan RKUHP ini, diharapkan Indonesia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang kolonialisme.

Seperti yang tercantum dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, KUHP ala Belanda tersebut masih digunakan pasca Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum.

Pembaruan konsep KUHP itu sendiri sebetulnya sudah digagas sejak 50 tahun yang lalu. Di bawah Menteri Kehakiman Ali Said, pemerintah membentuk Tim Pengkajian untuk pembaruan KUHP pada 1981. Namun sejak Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional itu, keinginan menyelesaikan RKUHP tidak pernah terwujud.


Represif dan Berpotensi Buka Ruang Kriminalisasi
RKUHP yang akan disahkan nanti digadang-gadang membawa misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, adaptasi, dan harmonisasi hukum pidana. Sebaliknya, dalam draf RKUHP masih tercantum sejumlah pasal yang sarat kepentingan kolonial.

Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, misalnya. Pasal tersebut muncul di Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Disebutkan dalam Pasal 218 ayat 1, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana paling banyak Kategori IV.

Padahal Mahkamah Konstitusi pernah mencabut pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan demokrasi pada 2006. Pencabutan pasal itu tertulis dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 di bawah pimpinan Jimly Asshiddiqie.

Pasal itu disebut-sebut sebagai 'pasal zombie' karena pembaharuan KUHP seharusnya tidak lagi memuat warisan kolonial.

Rancangan KUHP juga mencantumkan pasal perzinahan yang mengalami perluasan dalam RKUHP. Berdasarkan Pasal 484 RUKHP, perbuatan zina dikategorikan sebagai hubungan badan antara seseorang dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Poin terakhir dari pasal tersebut juga mengategorikan perbuatan zina sebagai hubungan badan antara kedua orang yang tidak terikat pernikahan yang sah.

Konsep tersebut dipahami berdasarkan konsep agama. Pasal tersebut menyebabkan sulitnya mengidentifikasi pihak yang dirugikan. Nantinya ini akan berujung pada terbukanya kemungkinan korban perkosaan dapat dihukum karena minim bukti dan dianggap berzina.

Di pasal yang sama, perluasannya juga menyangkut delik aduan. Ada pihak ketiga yang merasa tercemar dapat mengadukan selain istri atau suami.

Ada pula Pasal 488 yang mengatur hal serupa. Di sana tertulis bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama satu tahun. Penghunian bersama dalam frasa "hidup bersama sebagai suami istri tanpa menikah" dapat menimbulkan multitafsir.

Hal ini akan mengakibatkan over-criminalization. Peraturan-peraturan tersebut sarat akan kepentingan golongan tertentu. Dalih menyelamatkan bangsa berdasarkan asas moralitas adalah narasi yang tidak dapat dibenarkan.

RKUHP juga memuat pasal tentang larangan promosi alat kontrasepsi. Alih-alih ingin menanggulangi HIV/AIDS, ancaman pidana dalam pasal tersebut justru akan menghambat akses terhadap layanan HIV dan layanan kesehatan reproduksi.

Masalah lain juga terlihat dengan masuknya hukum adat di RKUHP. Hukum yang hidup dalam masyarakat (adat) mestinya tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mengeksekusi putusan peradilan adat tanpa intervensi negara.

Seperti yang termaktub dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara.

Aspek bermasalah lain dari aturan hukum baru ini adalah masuknya bab tindak pidana khusus dalam RKUHP. Beberapa diantaranya mengenai korupsi, narkotika, dan pelanggaran berat HAM. Terkait itu, RKUHP berpotensi menimbulkan kebingungan penegakan hukum karena pasal-pasal pidana yang sudah diatur dalam UU tidak perlu dimasukkan dalam RKUHP. Implikasi lainnya terletak pada terancamnya eksistensi lembaga independen seperti KPK, BNN, dan Komnas HAM.

Upaya rekodifikasi lewat RKUHP sebetulnya perlu diapresiasi. Pemerintah punya iktikad baik, apalagi lewat lima misinya tersebut. Namun dengan membawa jargon dekolonisasi, sebenarnya justru mereduksi misi itu sendiri dan menciptakan ilusi di dalam draft RKUHP.

Pasal-pasal yang dimuat dalam perumusan hukum pidana baru ini masih menuai polemik. Bahkan saya setuju jika ada yang menyebut aturan itu melebihi produk kolonial karena tidak mencerminkan misi awalnya.

Perlu disadari betul memang hal terkait konstitusional ini tak mungkin langsung menjadi sempurna. Namun pengesahan yang terkesan ngebut itu malah mengabaikan substansi yang seharusnya penting diperhatikan agar keadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi tetap terjaga.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar