The Amateur's Scattered Writings

Jumat, 27 Desember 2019

When Everyone Can Write, Where Do Journalists Go?

Illustration: journalists' work (thoughtco.com)

Tuntas sudah komitmen saya mengikuti sebuah kelas literasi media selama dua bulan. Pertemuannya setiap Sabtu dengan durasi 150 menit tiap tatap muka. Saat pertemuan terakhir, mereka - penyelenggara acara - bertanggung jawab mengembalikan buku bagi peserta yang dapat hadir tujuh dari delapan pertemuan dan mengerjakan dua dari tiga tugas. Saya salah satunya. Alasannya karena memang sudah berkomitmen sejak awal. Hal lainnya, saya tidak mau rugi harus merelakan buku jurnalisme seharga Rp 68 ribu yang sudah saya ingin beli sejak lama.

Sudah sekitar 15 menit saya menunggu dipanggil, tapi tak kunjung jua. Ternyata mereka lupa membawa lima buku lainnya. Sebagai kompensasi, pihaknya berniat mengajak bertemu kami untuk sekadar ngopi dan ngobrol. Dengan berat hati, tentu saya relakan buku saya menginap beberapa waktu lagi di tempat mereka. Setidaknya sampai kami bertemu nanti.

Hari ini tepat sebulan saya bertemu mereka, yang ternyata saat itu hanya diwakili satu orang, eks jurnalis media online yang cukup besar namanya. Sayangnya, dua dari empat orang teman saya juga tidak bisa hadir. Lalu, kami berempat mulai berbincang sembari melihat-lihat daftar menu. Terpaku melihat angka satu di digit pertama nominal harga, saya memesan espresso tanpa pikir panjang. Sebetulnya ini persoalan saya takut diminta bayar sendiri.

Sejak berangkat dari rumah, saya memang sudah punya gambaran tentang bagaimana suasana obrolan kami. Ibarat kerupuk itu tidak melempem, alias renyah. Mulai dari basa-basi latar belakang kami sampai isu-isu hangat di media, saya begitu menikmatinya. Namun saya tak bisa mengingat semuanya, hanya beberapa topik. Satu hal yang paling memicu kegelisahan saya sampai harus menuangkannya di sini, yakni ihwal para alumni jurnalistik.

Eks jurnalis ini punya latar belakang bidang keilmuan itu, begitu pula saya. Di sela-sela obrolan yang banyak menceritakan pengalamannya di lapangan, dia menyebut banyak rekan jurnalisnya yang bukan lulusan jurnalistik. Saya mencoba mencari data rekap latar belakang jurnalis di Indonesia, atau setidaknya di luar negeri. Tapi sampai saya menulis ini, saya tidak bisa menemukannya. "Banyak temen-temenku sesama jurnalis itu dulu kuliah hukum, politik, sastra, ekonomi, bahkan teknik, bukan jurnalistik atau komunikasi," jelasnya. Bukan fakta yang mengejutkan, namun itu cukup membuat saya mengingatnya kembali.

Kalau kita melihat lebih dalam, kemampuan utama seorang jurnalis adalah menulis. Saya pikir, semua orang juga bisa menulis. Sejak kecil kita sudah diajarkan menulis huruf, merangkai kata, menyusun kalimat, membuat paragraf, hingga menciptakan sebuah tulisan yang utuh. Tak hanya jurnalis, semua orang memang membutuhkan kemampuan menulis, selain membaca, mendengar, dan berbicara dalam aspek belajar bahasa.

Saya juga terpaksa harus mengingat mata kuliah yang didapat sewaktu kuliah. Benar saja, mayoritas mata kuliahnya bertujuan agar terbiasa menulis. Terlepas dari variasi produk jurnalistiknya. Jika selama tiga tahun saya belajar menulis, lantas apa kelebihan saya? Sementara di waktu yang sama, mungkin orang lain pun juga belajar menulis. Terbayang bagaimana perasaan saya saat itu sebagai mahasiswa yang baru lulus?

Tahun ini saya pernah mewawancarai pemimpin redaksi media tempat saya magang saat awal tahun untuk keperluan tugas akhir. Waktu itu saya bertanya jenis pelatihan yang diberikan pada calon jurnalis di sana. Jawabannya, menulis. "Karena menulis itu dasar untuk semuanya, mau platform apa pun lo harus bisa nulis kan?" tegasnya.

Berangkat dari kekhawatiran ini, begitu dikembalikan, dini harinya saya langsung membaca buku saya yang 'ditahan' itu. Tidak lain bukunya Andreas Harsono, judulnya 'A9ama' Saya Adalah Jurnalisme. Buku ini memang terbitan lama. Judulnya sangat menggungah rasa penasaran saya begitu pertama kali melihatnya. Andreas Harsono juga salah satu wartawan senior yang saya kagumi. Buku ini bukan berisi kiat-kiat menjadi jurnalis selama 30 hari, melainkan arsip catatan mas Andreas yang membantu pembaca memahami makna jurnalisme di masyarakat.

Dalam bagian "Penulisan" buku tersebut, mas Andreas menyebut dua syarat sederhana kalau mau menulis. Kutipannya begini, "Kau harus tahu sekecil apapun yang kau tulis. Dan kau harus berani." Sangat lugas. Dua kalimat itu memberi gambaran pentingnya benar-benar menguasai isu yang akan ditulis. Mas Andreas menekankan jika ingin tahu, maka harus buat riset. Caranya dengan banyak baca buku. Kemudian wawancara orang, lalu verifikasi, dan carilah kebenaran.

Ini berkaitan dengan kedalaman tulisan seorang jurnalis. Saya mungkin tak punya kapabilitas bicara soal ini. Namun saya mampu menggambarkan beberapa kesulitan selama saya menulis. Sebagai orang yang pernah belajar jurnalistik, tentu tidak lepas dari pemilihan isu dan topik sebelum menulis. Saya adalah salah satu orang yang percaya tiap jurnalis (dan/atau calon jurnalis) punya ketertarikan pada satu atau beberapa isu. Bisa jadi politik, gaya hidup, pendidikan, teknologi, hukum, bisnis, dan lain sebagainya. Secara personal, saya tertarik pada isu terkini bidang politik, hukum, dan sosial.

Perkaranya terletak pada keterbatasan pengetahuan saya terhadap isu-isu tersebut. Mungkin saya masih bisa mengusahakan follow up berita-berita terkait itu supaya tetap up-to-date. Tapi saya seringkali terkendala dengan mekanisme dari sistem tertentu dan kalimat teknis tiap bidangnya. Akhirnya ini membentuk kebiasaan yang sampai sekarang saya tidak tahu baik atau tidak. Saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam hingga dua hari di depan laptop untuk belajar dan memahami itu semua secara autodidak lewat internet.

Di sini letak kelebihan mereka yang memang belajar di bidang-bidang tersebut. Mahasiswa hukum tentu familiar dengan pasal-pasal KUHP dan mekanisme seseorang diadili dari pengadilan negeri hingga mengajukan banding. Mahasiswa hubungan internasional pasti mengetahui kondisi politik luar negeri. Mahasiswa jurusan komputer mengetahui penemuan teknologi canggih terbaru saat itu. Dan masih banyak contoh lainnya. Asal Anda bisa menulis dan mencintai dunia jurnalistik, mungkin Anda dipertimbangkan lalu dibandingkan dengan kami yang lulusan jurnalistik. Saya tidak bisa mengklaim mereka (mahasiswa non-jurnalistik) semua mau jadi jurnalis, namun mereka bisa. Di sisi lain, saya juga tidak bisa tutup mata dalam mengukur pengetahuan saya, dan mungkin juga beberapa teman-teman saya yang lain mengalami hal yang sama.

Fenomena ini juga didukung dengan banyaknya media yang tidak mematok asal jurusan untuk lowongan jurnalis di tempat mereka. Kebanyakan dari mereka menerima kandidat dari semua jurusan. Saya tidak tahu sebabnya. Tapi dugaan saya, mungkin banyak lulusan jurusan lain yang bisa menghasilkan tulisan jauh lebih baik. Sebaliknya, mungkin banyak juga lulusan jurusan jurnalistik atau komunikasi yang masih tidak bisa menulis. Entah karena tidak mengerti apa yang mereka tulis jadi kurang dalam dan komprehensif, karena kurang enak dibaca atau karena simply banyak yang tidak cocok saja kualifikasinya dengan media tempat mereka melamar.

Saya memang tidak mahir menulis meski punya minat dan kemauan untuk belajar. Tetapi, tidak bisa dipungkiri, peristiwa ini betul-betul membuat saya merasa terancam dan takut tak punya daya saing. Terkait ini pun saya nihil dalam memberi solusi. Sampai tulisan ini diakhiri, saya masih bertanya, ketika semua orang bisa menulis, ke mana jurnalis harus pergi?

Kamis, 05 September 2019

Mitos Semangat Dekolonisasi

Illustration: Wetboek van Strafrecht. (epine.nl)

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat bersikukuh mengesahkan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam waktu dekat. Meski masih menuai kritik, santer dikabarkan pemerintah akan ketok palu pada 24 September mendatang.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyampaikan beberapa catatan untuk menolak pengesahan RKUHP yang dinilai minim perlindungan rakyat dan terlalu dipaksakan. Dilansir dari Tempo.co, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga menyatakan ada banyak kontroversi dalam draft RKUHP dan menyarankan DPR untuk menunda pengesahannya.

Di sisi lain, mengutip dari liputan6.com, Ketua DPR Bambang Soesatyo tidak mempersoalkan kritik dari LSM yang menyebut pengesahan RKUHP terlalu cepat. Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengklaim pihaknya telah mendengar masukan dari masyarakat seperti yang dilansir dari kbr.id.

Terlepas dari itu, draf RKUHP memang tak ubahnya suatu maha karya yang dapat dipamerkan oleh DPR periode ini. Jika diulas lebih dalam, draf tersebut masih bermasalah dan menimbulkan pro-kontra.


Warisan Kolonial Belanda
Merampungkan RKUHP adalah cita-cita negara untuk menasionalkan hukum pidana. KUHP yang berlaku saat ini bersumber dari Wetboek van Strafrecht, hukum kolonial Belanda. Dengan menyelesaikan RKUHP ini, diharapkan Indonesia tidak lagi berada di bawah bayang-bayang kolonialisme.

Seperti yang tercantum dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, KUHP ala Belanda tersebut masih digunakan pasca Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum.

Pembaruan konsep KUHP itu sendiri sebetulnya sudah digagas sejak 50 tahun yang lalu. Di bawah Menteri Kehakiman Ali Said, pemerintah membentuk Tim Pengkajian untuk pembaruan KUHP pada 1981. Namun sejak Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional itu, keinginan menyelesaikan RKUHP tidak pernah terwujud.


Represif dan Berpotensi Buka Ruang Kriminalisasi
RKUHP yang akan disahkan nanti digadang-gadang membawa misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, adaptasi, dan harmonisasi hukum pidana. Sebaliknya, dalam draf RKUHP masih tercantum sejumlah pasal yang sarat kepentingan kolonial.

Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, misalnya. Pasal tersebut muncul di Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Disebutkan dalam Pasal 218 ayat 1, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana paling banyak Kategori IV.

Padahal Mahkamah Konstitusi pernah mencabut pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan demokrasi pada 2006. Pencabutan pasal itu tertulis dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 di bawah pimpinan Jimly Asshiddiqie.

Pasal itu disebut-sebut sebagai 'pasal zombie' karena pembaharuan KUHP seharusnya tidak lagi memuat warisan kolonial.

Rancangan KUHP juga mencantumkan pasal perzinahan yang mengalami perluasan dalam RKUHP. Berdasarkan Pasal 484 RUKHP, perbuatan zina dikategorikan sebagai hubungan badan antara seseorang dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Poin terakhir dari pasal tersebut juga mengategorikan perbuatan zina sebagai hubungan badan antara kedua orang yang tidak terikat pernikahan yang sah.

Konsep tersebut dipahami berdasarkan konsep agama. Pasal tersebut menyebabkan sulitnya mengidentifikasi pihak yang dirugikan. Nantinya ini akan berujung pada terbukanya kemungkinan korban perkosaan dapat dihukum karena minim bukti dan dianggap berzina.

Di pasal yang sama, perluasannya juga menyangkut delik aduan. Ada pihak ketiga yang merasa tercemar dapat mengadukan selain istri atau suami.

Ada pula Pasal 488 yang mengatur hal serupa. Di sana tertulis bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama satu tahun. Penghunian bersama dalam frasa "hidup bersama sebagai suami istri tanpa menikah" dapat menimbulkan multitafsir.

Hal ini akan mengakibatkan over-criminalization. Peraturan-peraturan tersebut sarat akan kepentingan golongan tertentu. Dalih menyelamatkan bangsa berdasarkan asas moralitas adalah narasi yang tidak dapat dibenarkan.

RKUHP juga memuat pasal tentang larangan promosi alat kontrasepsi. Alih-alih ingin menanggulangi HIV/AIDS, ancaman pidana dalam pasal tersebut justru akan menghambat akses terhadap layanan HIV dan layanan kesehatan reproduksi.

Masalah lain juga terlihat dengan masuknya hukum adat di RKUHP. Hukum yang hidup dalam masyarakat (adat) mestinya tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mengeksekusi putusan peradilan adat tanpa intervensi negara.

Seperti yang termaktub dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara.

Aspek bermasalah lain dari aturan hukum baru ini adalah masuknya bab tindak pidana khusus dalam RKUHP. Beberapa diantaranya mengenai korupsi, narkotika, dan pelanggaran berat HAM. Terkait itu, RKUHP berpotensi menimbulkan kebingungan penegakan hukum karena pasal-pasal pidana yang sudah diatur dalam UU tidak perlu dimasukkan dalam RKUHP. Implikasi lainnya terletak pada terancamnya eksistensi lembaga independen seperti KPK, BNN, dan Komnas HAM.

Upaya rekodifikasi lewat RKUHP sebetulnya perlu diapresiasi. Pemerintah punya iktikad baik, apalagi lewat lima misinya tersebut. Namun dengan membawa jargon dekolonisasi, sebenarnya justru mereduksi misi itu sendiri dan menciptakan ilusi di dalam draft RKUHP.

Pasal-pasal yang dimuat dalam perumusan hukum pidana baru ini masih menuai polemik. Bahkan saya setuju jika ada yang menyebut aturan itu melebihi produk kolonial karena tidak mencerminkan misi awalnya.

Perlu disadari betul memang hal terkait konstitusional ini tak mungkin langsung menjadi sempurna. Namun pengesahan yang terkesan ngebut itu malah mengabaikan substansi yang seharusnya penting diperhatikan agar keadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi tetap terjaga.

Minggu, 13 Januari 2019

Sulitnya Hidup Sebagai Penjaga Moral

Illustration: Men in the fights of women's right (genderatwork.org)

Publik akhir-akhir ini geger karena mencuatnya kasus prostitusi online yang melibatkan artis. Akibat peristiwa yang menuai polemik itu, berbagai komentar kerap dilontarkan masyarakat. Namun permasalahannya terletak pada pertanyaan: Mengapa acapkali kita lupa bahwa perempuan bukan satu-satunya yang terlibat dalam kasus ini? Mengapa kita juga selalu mengaitkannya dengan moral?

VA dibekuk oleh Polda Jawa Timur pada Sabtu (5/1). Karena namanya yang cukup populer, banyak narasi yang terbentuk pasca penggerebekan itu. Media sibuk memproduksi berita heboh. Aparat penegak hukum melanggengkan perlakuan diskriminatif. Masyarakat mendadak menjadi polisi moral. Semuanya terkesan tak berpihak pada perempuan.

Tindak-tanduk public figure selalu berhasil menghiasi headline pemberitaan di berbagai media. Berita kontroversial nan sensasional jadi target utama media dan kemudian di-blow up. Tujuannya tak lain adalah untuk panen klik pembaca dan rating penonton. Bingkai berita merupakan corong utamanya. Sebagai penyampai informasi, pers sudah sepatutnya tidak membingkai tulisan yang memojokkan perempuan.

Terlebih ketika media membeberkan identitas si perempuan dan seolah menutup rapat identitas konsumen. Foto dan nama penyedia jasa disebutkan secara gamblang, sedangkan identitas konsumen nyaris tak terdengar. Warnanya abu-abu, buram.

Dalam kasus ini, laki-laki yang diduga berprofesi sebagai pengusaha, dinilai lebih punya ‘kuasa’ dibanding VA. Pun, kalau dia diberitakan tak akan seramai dan seheboh berita VA. Sebab VA lebih potensial mendulang pembaca dan penonton. Terkait itu, pers punya aturan yang memuat batasan kerja para jurnalis. Kasus ini berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik dalam Undang-Undang Tentang Pers Pasal 5 yang berbunyi:

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Tetapi fakta di lapangan menunjukkan tak ada bentuk implementasi dari kode etik tersebut. Masih banyak media yang tampak abai dalam kerjanya di kasus ini dan melanggar kode etik.

Selain media, penegak hukum dalam kasus ini juga punya peran menyuburkan perilaku patriarkal. Kasus menyangkut seksualitas seperti ini lagi-lagi membuat pihak kepolisian bersikap lebih eksploitatif kepada perempuan daripada laki-laki. VA seharusnya dapat perlakuan yang sama seperti penyewa jasanya tersebut. VA diketahui diperiksa lebih lama dibanding laki-laki terduga yang menggunakan jasanya. VA dan AS – yang juga penyedia jasa – bahkan diperiksa tidak melalui prosedur penyidik dari unit pelayanan perempuan dan anak (PPA).

"Dia [VA] itu penyedia layanan, tapi penggunanya selamat-selamat, aja. Itu, kan, jelas ada diskriminasi. Perempuan saja yang disalahkan, dipajang, mukanya dibuka secara umum. Sedangkan laki-laki atau penggunanya tidak," kata Magdalena Sitorus Komisioner Komnas Perempuan, dikutip dari Tirto.

Peristiwa ini juga memicu fenomena kemunculan polisi moral dan penceramah dadakan. Itu adalah cermin perilaku masyarakat kita. Publik sibuk mengurusi moral individu lain. Namun, prostitusi bukanlah persoalan moral, karena tidak ada yang dirugikan dalam konteks ini. Baik pihak penyedia jasa maupun penyewa jasa, kedua pihak melakukan seks yang konsensual. Tentu mereka sudah bersepakat dan itu terjadi tanpa adanya paksaan.

Kalau prostitusi dengan unsur paksaan tentu dikatakan melanggar hukum bukan moral. Itu pun hanya muncikari yang bisa dikenai pidana yang tertulis dalam KUHP atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pasal yang dapat menjerat penyedia jasa seks komersil dan konsumennya tergantung peraturan daerah masing-masing.

Selain itu, kita juga jangan lupa dengan hukum pasar di ranah ekonomi. Jika ada permintaan, tentu ada penawaran. Jadi, perempuan di sini tak dapat disalahkan sepenuhnya. Perempuan sudah terlampau sering dipojokkan. Prostitusi salah perempuan, hamil di luar nikah salah perempuan, KDRT salah perempuan, suami selingkuh salah perempuan, poligami pun salah perempuan. Jangan lupakan laki-laki, mereka juga bermain peran di sana.

Kembali pada prostitusi, masalah muncul ketika publik menilai prostitusi sebagai tempat yang merepresentasikan perempuan rusak dan tak bernilai. Dari sini mereka menyebut prostitusi melanggar moralitas. Hujatan kian deras tiap kasus seperti ini muncul di permukaan. Perempuan seperti dijatuhi vonis berkali-kali dari tangan masyarakat yang lakunya serupa hakim. Label manusia tak bermoral juga kerap disandang perempuan yang terlibat prostitusi. Padahal moral itu sendiri tak ada tolak ukur eksaknya. Juga tak ada hubungannya dengan tingkat religiusitas seseorang. Hal baik-buruk atau benar-salah yang dilekatkan dengan moralitas, terbentuk karena suatu kebiasaan yang diterima di masyarakat itu.

Lalu kenapa sih kita tiada henti menyoal moral? Mungkin karena kita punya mentalitas “holier-than-thou” yang mengafirmasikan kita lebih suci dan superior dibanding mereka. Perempuan di prostitusi dipandang sebagai pendosa. Pola pikir ini terbentuk karena citra “perempuan adalah penjaga moral”. Perempuan itu bersih, indah, elok, bermartabat. Jadi, kontruksi pikirnya adalah sungguh perbuatan amoral jika perempuan melakukan seks di luar institusi perkawinan. Sebab mereka terbentur dengan norma sosial yang ada.

Tapi apakah kita pernah berpikir, mengapa hanya perempuan yang harus menjaga ketat moral tersebut, sedangkan laki-laki tidak? Kita selalu menanyakan keperawanan perempuan, mengapa tidak ada yang menanyakan keperjakaan laki-laki?

Kita harus mulai membuka pikiran agar dapat memosisikan diri sebagai perempuan yang jadi korban perlakuan diskriminatif. Korban juga punya hak yang semestinya dihormati, bukan justru menempatkannya pada ruang subordinatif. Menghakimi korban tak ada gunanya, yang ada hanya energi yang terbuang percuma.  Kalau kita tetap gemar mencaci maki hingga menyakiti hati korban, jadi siapa yang sebetulnya amoral?

Sudah sepatutnya kita melepas kacamata hitam-putih yang senantiasa kita gunakan. Baik media, penegak hukum maupun masyarakat bersinergi dalam membentuk lingkungan masyarakat yang lebih progresif. Media punya peran menjalankan kerjanya dalam koridor kode etik yang telah ditetapkan. Penerapan asas praduga tak bersalah pada semua pihak juga penting untuk dapat atensi lebih oleh pekerja media. Kepolisian sebagai penegak hukum juga harusnya tidak melanggengkan budaya patriarki dan menghentikan perlakuan diskriminatif. Kita, sebagai masyarakat juga mesti andil dalam memanusiakan manusia.

Minggu, 06 Januari 2019

‘Sekolah Ibu’, Kasus Perceraian, dan Peran Konseling Pranikah

Illustration: Divorced woman (abcnews.go.com)

Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mempublikasikan rencana peluncuran program ‘Sekolah Ibu’ di akun Instagram miliknya pada Kamis, 27 Desember 2018. Program itu dinilai sebagai upaya mengurangi angka perceraian.

Sekolah Ibu awalnya diinisiasi oleh Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor. Keberhasilan Pemkot Bogor merupakan latar belakang Hengky mengadopsi program serupa. Namun, rencana Hengky tersebut justru menuai kritik.

Warganet menganggap Sekolah Ibu seakan menitikberatkan keharmonisan keluarga di pundak perempuan. Pasalnya, dalam keterangan unggahan Hengky tersebut, dia menyebut tujuan program itu antara lain memberikan pemahaman dalam berumahtangga, bagaimana menghadapi suami, dan berkomunikasi dengan anak-anak yang beranjak dewasa.

Terkait hal tersebut, akun Instagram milik Aliansi Laki-Laki Baru berkomentar “Kang @hengkykurniawan, kita ngobrol-ngobrol yuk. Biar Akang paham isu gender dan kaitannya dengan perceraian, termasuk tentang pentingnya pelibatan laki-laki. Nuhun.”

Salah seorang pengguna Instagram @mamamolilo turut menanggapi di kolom komentar. Dia menyarankan pemerintah daerah untuk membuat sekolah atau kursus pranikah yang membicarakan terkait komunikasi, finansial, seksualitas, manajemen emosi, serta pembagian peran rumah tangga.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni melayangkan tanggapan serupa. "Harusnya kedua-duanya yang disekolahkan, dipulihkan, dan punya komitmen baru. Karena sering kali KDRT itu seperti lingkaran setan, yang harusnya mesti diputus," jelasnya kepada Viva pada (30/12).

Dilansir dari Kompas.com, pada Senin (31/12), Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan program tersebut seolah-olah menggambarkan bahwa ibu merupakan penyebab perceraian. Menurutnya, program tersebut tidak efektif untuk mengatasi tingginya kasus perceraian di wilayah tersebut. Dirinya juga mengakui pendidikan informal memang dibutuhkan untuk mencegah hingga menekan terjadinya kasus perceraian.

Konsultan Gender dan HAM Tunggal Pawestri menilai penyelesaian persoalan dengan pendekatan ibu saja bukan cara yang tepat. Kepada CNN Indonesia, Tunggal menyarankan agar Sekolah Ibu itu dapat diubah menjadi sekolah atau kursus suami-istri, pada Minggu (30/12).

Karena mendapat berbagai kritik, Hengky lalu menyunting keterangan di unggahannya tersebut. Dia menambahkan bahwa tidak ada yang menyalahkan ibu dalam kasus perceraian. Hengky juga menutup kolom komentar dua hari kemudian setelah mengunggahnya.

Penyebab Perceraian
Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2018 menguraikan jumlah kasus perceraian di Indonesia yang didapatkan dari Badan Peradilan Agama. Dari data tahun 2017 tersebut, terdapat 84.078 kasus perceraian di Jawa Timur dan 70.566 kasus di Jawa Barat. Kemudian Jawa Tengah menduduki urutan ketiga setelahnya dengan 57.466 kasus.

Sepanjang 2017, terdapat 387.077 perkara yang masuk Pengadilan Agama. Urutan kategori perkara tersebut diantaranya kasus cerai gugat, cerai talak, ijin poligami, dan dispensasi kawin.
Lebih lanjut, Pengadilan Agama telah mengkategorikan sebanyak 14 penyebab perceraian yang lebih spesifik pada 2017 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tercatat sebanyak 140.375 perceraian terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran. Di urutan kedua, perceraian disebabkan karena urusan ekonomi sebanyak 96.992 kasus. Kemudian, meninggalkan salah satu pihak juga salah satu penyebabnya hingga menyentuh angka 64.965 kasus.

Adapun penyebab lain yang tercatat antara lain kekerasan dalam rumah tangga, dihukum penjara, mabuk, judi, kawin paksa, zina, poligami, murtad, cacat badan, madat, dan lain-lain.

Konseling Pranikah Dalam Upaya Dini Tekan Angka Perceraian
Elizabeth B. Fawcett, Alan J. Hawkins, Victoria L. Blanchard, dan Jason S. Carroll pada 2010 menyusun sebuah jurnal yang berjudul “Do Premarital Education Programs ReallyWork? A Meta-analytic Study”. Di sana tertulis bahwa Stanley, Amato, Johnson, dan Markman pada 2006 melaporkan sebuah survei rumah tangga di multi-negara secara acak.

Mereka mengemukakan bahwa pendidikan pranikah secara signifikan berkorelasi dengan tingkat kualitas pernikahan yang lebih tinggi, tingkat konflik pernikahan yang lebih rendah, dan tingkat perceraian yang lebih rendah.

Seperti yang dilansir PsychologyToday, para peneliti di Brigham Young University in Utah (BYU) dan University of Minnesota pun menguji efektivitas program konseling pranikah. Bentuknya berupa analisis 23 studi yang dilakukan selama 30 tahun terakhir. Mereka menyebutkan bahwa pasangan yang menerima konseling dapat skor 30 persen lebih tinggi pada tes yang menilai tingkat komunikasi dan kepuasan keseluruhan dengan pasangannya.

Disebutkan dalam jurnal milik Amanda Kepler yang berjudul “Marital Satisfaction: The Impact ofPremarital and Couples Counseling” bahwa banyak penelitian yang menyimpulkan ada hubungan positif antara kepuasan pernikahan dan pernikahan permanen.

Dari hasil penelitian tersebut, pada 2012, Vail mengungkapkan ada penurunan dalam tingkat perceraian bagi pasangan yang telah berpartisipasi dalam konseling pranikah.

Merujuk dari jurnal tersebut pula, mereka yang turut mengikuti konseling pranikah disebut sudah mengevaluasi pernikahan dengan pendekatan yang lebih realistis. Berbekal pemahaman yang lebih baik terhadap pasangannya masing-masing, mereka dinilai mampu mendiskusikan masalah dengan cara yang lebih sehat.

Gambaran Konseling Pranikah
Konseling pranikah tersedia di lembaga konseling atau pusat layanan psikologi. Lembaga yang cukup populer diantaranya CMP (Community Marriage Policy), FOCCUS (facilitating Open Couple Communication, Understanding, and Study), PAP (Premarital Assessment Program), PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program), dan sebagainya.

Secara keseluruhan, mereka memiliki tujuan yang sama. Sebagai penyedia layanan konseling pranikah, mereka punya peran dalam upaya-upaya seperti peningkatan komunikasi, pemahaman tentang perbedaan kepribadian satu sama lain, penyelesaian konflik, penentuan tujuan, hingga perencanaan keuangan.

Konseling pranikah biasanya diberikan oleh terapis berlisensi, juga dikenal sebagai terapis pernikahan dan keluarga.

Mayo Clinic memaparkan gambaran konseling pranikah secara umum. Dalam lamannya, disebutkan bahwa biasanya pasangan secara terpisah akan diminta untuk menjawab kuesioner tertulis. Kertas kuesioner tersebut berisi tentang identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta area masalah potensial.
Kemudian, hasilnya akan ditafsirkan oleh konselor dan didiskusikan bersama. Selain itu, konselor juga mungkin mengajukan pertanyaan, khususnya terkait harapan dan keinginan pernikahan pasangan tersebut.

Diungkapkan pula oleh Mayo Clinic bahwa gambaran tersebut merupakan upaya dalam meluangkan waktu untuk membangun pondasi hubungan yang kuat.

Berbeda dengan lembaga konseling populer yang telah disebutkan, konseling pranikah di Indonesia banyak yang menggunakan pendekatan keagamaan, meskipun ada pula yang berbeda.

Konseling pranikah, yang lebih dikenal dengan penataran pranikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama yang mulanya atas imbauan dari Kementerian Agama. Tujuannya sama, untuk meminimalisir angka perceraian di Indonesia.

Pasangan calon pengantin harus menghadiri penataran pranikah di KUA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Melansir dari Kumparan, pendidikan pranikah ini berisi beberapa materi pernikahan yang harus diketahui para calon pengantin.

Materi yang dimaksud diantaranya hak dan kewajiban istri dan suami, bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana jika ada masalah rumah tangga, hingga simulasi akad nikah. Tak lupa pihak KUA memberikan wejangan-wejangan agar pasangan lebih bijak setelah pernikahan nanti.