![]() | |
|
Hubungan Indonesia-Tiongkok kembali tegang pasca aktivitas kapal milik Tiongkok yang bolak balik masuk wilayah perairan Laut Natuna. Pada 10 Desember lalu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendapati kapal coast guard milik Tiongkok muncul di perbatasan namun dihadang dan berhasil diusir. Seperti dilansir dari Tempo.co, Direktur Operasi Laut Bakamla Nursyawal Embun menyebut kapal coast guard China masuk kembali di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Bakamla mencoba mengusir namun mereka menolak.
Terkait kejadian itu, Kepala Bakamla Laksamana Madya A Taufiqqurohman kepada Kompas.com, menyatakan sudah melaporkannya kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi agar diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Dikutip dari CNBC Indonesia, Kepala Dinas Penerangan Koarmada I Letnan Kolonel Laut (P) Fajar Tri Rohadi mengatakan pada 30 Desember 2019 KRI-KRI berpatroli di perbatasan ZEEI Laut Natuna Utara. Pihaknya mendapati china coast guard mengawal beberapa kapal nelayan negaranya sedang melakukan aktivitas perikanan.
Pemerintah RI lewat Kemenlu sudah melayangkan nota protes kepada Tiongkok dan mendesaknya agar patuh pada UNCLOS mengingat Tiongkok telah meratifikasi peraturan tersebut. Menurut Menlu, Tiongkok telah langgar ZEE Indonesia dan melakukan aktivitas Illegal, Unreported, and Unreported Fishing (IUUF).
![]() |
| North Natuna Sea and South China Sea (source: maritime-executive.com) |
Kendati demikian, Tiongkok merasa pihaknya tidak melanggar apapun karena berpijak pada Sembilan Garis Putus-putus (Nine-Dash Line). "Saya perlu tekankan bahwa posisi China sesuai dengan aturan hukum internasional, termasuk UNCLOS. Apakah Indonesia menerima atau tidak, tidak akan mengubah kenyataan objektif bahwa China punya hak dan berkepentingan di wilayah perairan itu," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri China di Beijing, Kamis (2/1/2020) lalu, seperti dikutip dari Antara.
Menlu menyatakan klaim Nine-Dash Line bersifat unilateral, tidak sah dan tidak pernah diakui dalam UNCLOS 1982. Sebelumnya, klaim tersebut juga telah dimentahkan oleh keputusan South China Sea Tribunal pada 2016. "Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia. Bahwa klaim apapun, oleh pihak manapun, harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," tegas Menlu Retno Marsudi, dikutip dari mediaindonesia.com.
Tumpang Tindih Antarlembaga
Konflik di Laut Natuna menimbulkan berbagai respon di kalangan para menteri. Berbeda dengan Menlu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengimbau agar tenang. "Jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool (tenang) sikapi ini. Yang jelas, kedaulatan di atas segala-galanya. Yang penting, kita semua kompak di seluruh kementerian dan lembaga," ucapnya kepada CNN Indonesia.
Respons serupa juga terdengar dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. "Kita cool saja, kita santai," katanya pada Jumat (3/1/2020) seperti dikutip dari Kompas.com. Demikian pula dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah," ujar Luhut saat ditemui di kantornya kepada CNBC Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD mengatakan akan meningkatkan patroli di perairan Natuna, seperti dilansir dari CNN Indonesia. Namun Mahfud menyebut hal itu dilakukan bukan untuk berperang. "Kami sekali lagi enggak mau perang karena tidak ada konflik di situ (Natuna). Jadi untuk apa perang? Kami meningkatkan proporsionalitas patroli aja," ucap Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1).
Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan tak ada tawar-menawar mengenai hal ini. "Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna tentang Penetapan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Senin (6/1/2020), dikutip dari tempo.co.
Menanggapi itu semua, Evan A. Laksmana, peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menilai otoritas yang mengurusi soal perairan negara tumpang tindih. Menurut Evan, hal ini akan sulit tanpa adanya sinergitas antarlembaga.
"Such a strong commitment, however, should be a prelude to a wider push to overhaul Indonesia's maritime governance. It's time to end the overlapping authorities of a dozen agencies over our waters. The Maritime Security Agency (Bakamla) should be expanded and be the country's primary coast guard with the Navy providing occasional assistance. We cannot act on our voice without a single body," seperti tertulis di The Jakarta Post edisi 8 Januari 2020.
Tak hanya selisih pendapat menteri, namun kisruh Natuna ini juga bersinggungan dengan aturan-aturan antarlembaga terkait. Melansir dari kumparan.com, setidaknya ada 24 UU dan 2 PP yang tumpang tindih. Akibatnya, penanganan keamanan laut menjadi tidak jelas. Ada pun 7 lembaga yang berwenang tangani masalah laut yakni mulai dari Bakamla, KKP, hingga TNI AL.
Untuk sinkronkan lembaga-lembaga tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD berencana akan membuat Omnibus Law bidang keamanan laut seperti dilansir dari liputan6.com. Rencananya akan ada penambahan kewenangan Bakamla. Bersama Luhut, rumusan tersebut diharapkan akan memperkuat Bakamla sebagai coast guard.
Pengamat kelautan juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim berpendapat Bakamla bisa menjadi leading sector. "Sebetulnya dari visi kelembagaan, semua kementerian atau lembaga negara yang terkait dengan pengawasan dan pengamanan laut itu di bawah Bakamla. Tapi selama ini, mandat itu tidak dijalankan, karena ego sektoral masih tinggi. Apalagi masing-masing punya payung hukumnya dan anggaran sendiri," ucap Abdul Halim kepada VOA Indonesia, Selasa (7/1/2020).
Penunjukan Bakamla dalam hal ini berkaitan dengan pengamanan dan keselamatan pelayaran yang sudah jadi kewenangan Bakamla sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.
Nine-Dash Line merupakan garis imajiner berbentuk huruf U yang menandai kepemilikan Tiongkok terhadap wilayah teritorial di Laut Cina Selatan. Liu Zhen dalam What's China's 'Nine-Dash Line' and Why has It Created So Much Tension in the South China Sea? berpendapat bahwa garis tersebut dipertahankan karena alasan historis walaupun menimbulkan selisih pendapat karena bersinggungan dengan batas wilayah negara-negara sekitarnya. Analisis lainnya datang dari Zachary Keck dalam China's "Nine-Dash Line" is Dangerous. Keberadaan garis putus-putus tersebut - yang mengklaim 90 persen perairan Laut Cina Selatan - merupakan upaya pertahanan kedaulatan atas pulau-pulau dan terumbu karang di sana.
![]() |
| Nine-Dash Line Claim (source: wsj.com) |
| The first version of the U-Shaped Line |
Jika ditelisik lebih dalam, mereka menyalin garis yang telah ditarik oleh gurunya, seorang profesor Geografi, Bai Meichu. Ia telah menerbitkan New Atlas of China's Construction pada 1936. Di sana ia menyatakan klaim atas wilayah modern Tiongkok - yang menjadi sengketa di banyak area. Namun Bai tidak banyak mengetahui soal Laut Cina Selatan. Ia menarik garis merah di peta miliknya yang berdasarkan asumsinya, penuh dengan pulau-pulau - yang sebenarnya tidak ada (non-existent islands). Faktanya, itu semua merupakan underwater features.
| Comparison of the 1918 map published by the London Company and the ToC 1948 map |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar